RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah, periode lalu. Harapannya, agar Dekopin periode 2024-2029 lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi bersama pengurus usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK, di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
"Jadi, tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari Pemerintah. Kami sampaikan niatan dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk permintaan audit tersebut," kata Bambang.
Baca juga : Investasi Aset Kripto Diyakini Kian Moncer
Dia menyampaikan, Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Karena itu, ke depan, dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.
"Kami ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean pengelolaan keuangan maupun aset. Pada hari ini kami datang ke BPK dan alhamdulillah diterima Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono," kata Bambang.
Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, alasan meminta BPK melakukan audit internal, karena dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari Pemerintah.
"Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari Pemerintah. Nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak," kata dia.
Bambang menekankan, Dekopin ke depan menjalankan organisasi dengan berpatokan pada prestasi yang sudah dilalui pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, akan terlebih dahulu dievaluasi.
"Kalau memang yang awal sudah benar, kami akan ikutin. Kalau tidak benar, kita akan evaluasi. Kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam dekopin," kata Bambang.
Baca juga : Wow Keren, Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia Dan Afrika
Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaikan, kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Di antaranya, meminta BPK melakukan audit aset-aset Dekopin.
"Yang artinya, hal-hal yang bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Kooperasi," kata Budi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.