RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah akan membenahi pengelolaan bantuan sosial (bansos) dengan mengubah cara manual ke sistem digital dan mengintegrasikan data penerima manfaat. Perbaikan ini diharapkan membuat penyaluran bansos lebih cepat dan tepat sasaran.
Integrasi data akan dikelola dalam Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni, sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Direktur Ekonomi Digital Celios Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, langkah ini sebagai terobosan penting dalam mengatasi permasalahan klasik penyaluran bansos yang kerap tidak tepat sasaran.
“Selama ini, DTKS, P3KE, dan Regsosek masih berdiri sendiri dan sering kali tidak sinkron. Dengan adanya integrasi ini, validitas data akan semakin baik, terutama dengan pembaruan data dari Regsosek,” ujar Huda kepada Rakyat Merdeka, Minggu (9/2).
Baca juga : Masa Tinggal Dibatasi, Penghuni Rusun Resah
Ia menambahkan, penyaluran bansos selama ini sering mengalami exclusion error, yakni orang yang seharusnya berhak menerima bansos justru tidak mendapatkannya. Serta inclusion error, yakni orang yang tidak berhak malah menerima bantuan.
“DTSEN bisa menjadi jawaban untuk memastikan validasi data yang lebih akurat. Digitalisasi dapat mempermudah pengecekan, evaluasi, hingga penyaluran bansos agar lebih efisien,” jelasnya.
Namun, Huda mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam digitalisasi bansos adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di daerah.
Dia menyebut banyak petugas di daerah yang masih belum memahami sistem baru dan cenderung menggunakan data sendiri yang tingkat validasinya rendah.
Baca juga : Inter Vs Fiorentina, Misi Balas Dendam
Selain itu, dia menyoroti praktik subjektivitas dalam distribusi bansos di daerah yang kerap mengutamakan kedekatan dengan Pemerintah Desa.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendesak Pemerintah segera membenahi data penyaluran bansos untuk memastikan efektivitas program.
Menurutnya, tanpa perbaikan data, target Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam empat tahun ke depan akan sulit tercapai.
“Selama ini, penerima bansos harus memiliki berbagai kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lainnya. Ini mubazir. Seharusnya, cukup satu kartu dengan data yang terintegrasi, agar tidak terjadi kesalahan administrasi,” ujar Trubus.
Baca juga : Tim Merah Putih Siap Unjuk Gigi
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti permasalahan penyaluran bansos yang masih dilakukan secara manual.
Dia menyebut sistem manual membuat bansos tidak tepat sasaran dan tidak efisien.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.