RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur.
Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal itu disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran. Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak.
Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri.
“Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran.
Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan.
Baca juga : Panglima TNI Ingatkan Ancaman Perang Siber
Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya.
”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya.
Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri.
“Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya, harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran.
Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Pajaknya tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.
“Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.
Baca juga : Kolaborasi AQUA Kenalkan Inovasi Sistem Lelang Penanganan Sampah
Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat.
“Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.
Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tetapi, ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya.
“Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.
Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur.
Baca juga : Raup Duit Ratusan Triliun, Penghematan APBN Berbuah Manis
Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.
Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri.
“Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” terangnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.