Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Raup Duit Ratusan Triliun, Penghematan APBN Berbuah Manis
Senin, 3 Februari 2025 08:15 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan APBN berbuah manis. Ratusan triliun rupiah bisa diselamatkan dan akan dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Kebijakan untuk melakukan penghematan anggaran dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menindaklanjuti Inpres ini dengan menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam surat tersebut, terdapat 16 pos belanja yang dipangkas dengan persentase penghematan bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Baca juga : Pemindahan ASN Ke IKN Ditunda Lagi
Rinciannya, alat tulis kantor (ATK) 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen. Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen. Kajian dan analisis 51,5 persen. Diklat dan bimtek 29 persen. Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen. Percetakan dan suvenir 75,9 persen.
Kemudian sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen. Lisensi aplikasi 21,6 persen, jasa konsultan 45,7 persen, bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, perjalanan dinas 53,9 persen, peralatan dan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen, serta belanja lainnya 59,1 persen.
Selanjutnya, menteri atau pimpinan lembaga diminta untuk melaporkan rencana efisiensi anggaran kepada DPR serta menyampaikan persetujuan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Jika hingga batas waktu tersebut belum ada laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran akan mencantumkan pemangkasan secara mandiri dalam catatan halaman IV A DIPA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemangkasan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat maupun daerah. “Kita bilang better spending quality spending dilakukan karena APBN akan terus jadi instrumen penting,” kata Sri Mul dalam keterangan persnya di Jakarta.
Baca juga : Kami Happy RI Masuk BRICS
Sri Mul optimis, pemangkasan ini justru akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya, jika anggaran yang terkumpul dialokasikan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.
Kendati banyak anggaran yang dipangkas, Sri Mul memastikan anggaran untuk bantuan sosial tidak dipangkas. “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” tegas Sri Mul.
Meskipun pemangkasan merupakan perintah Presiden, sejumlah menteri menyikapi berbeda-beda. Ada yang pasrah, tapi ada juga yang blak-blakan pemangkasan ini berdampak kinerja kementrian.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku tak terganggu dengan penghematan ini. “Tinggal bagaimana kita ini berpikir ulang karena kita dikasih kecerdasan akal oleh Allah untuk merumuskan program berkualitas,” ungkapnya di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
Nusron paham, seluruh kementerian/lembaga harus merasakan pemangkasan ini. Terlebih, tujuannya untuk program MBG dan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sehingga harus didukung.
Ia mengakui, di kementeriannya masih banyak pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, honor, perjalanan dinas, dan acara serah terima jabatan yang berlebihan. Meski anggarannya kecil, jika dilakukan terus-menerus akan menjadi besar.
Nusron menyebut, dinamika pegawai tentu saja ada dari pemangkasan tersebut. “Negara punya tuan namanya rakyat. Rakyat membutuhkan prioritas-prioritas yang lain. Harus dipahamkanlah itu,” pesannya.
Di tempat yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku tak khawatir dengan pemangkasan ini. Lagipula, jika ada anggaran yang memang harus dijalankan, pihaknya akan beri penjelasan kepada Sri Mulyani.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya