RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah bersiap menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses internet tetap (fixed broadband) dengan harga lebih terjangkau, terutama bagi rumah tangga, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan.
Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Komdigi, Benny Elian mengatakan, spektrum ini akan digunakan untuk menghadirkan layanan internet berkualitas dengan harga lebih murah bagi masyarakat.
“Kami ingin menghadirkan internet yang lebih murah bagi masyarakat, dengan tarif berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps,” ujar Benny dalam forum Morning Techbertajuk Lelang Frekuensi, Untuk Siapa? di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Komdigi menargetkan lelang spektrum 1,4 GHz selesai pada semester pertama 2025, sebelum dilanjutkan dengan lelang spektrum 700 MHz. Hingga saat ini, tujuh perusahaan telah menunjukkan minat terhadap frekuensi tersebut, dan jumlah peserta masih berpotensi bertambah saat lelang resmi dibuka.
Baca juga : Bermunculan Tagar Kritik, Hensa Kasih Saran Ini Ke Pemerintah
Penetrasi fixed broadband di Indonesia masih tergolong rendah, hanya mencapai 21,31 persen dari total rumah tangga. Kecepatan unduh rata-rata juga masih 32,07 Mbps, tertinggal dari negara-negara lain di kawasan.
Oleh karena itu, pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz melalui Broadband Wireless Access (BWA) dianggap sebagai solusi untuk memperluas cakupan internet dengan biaya lebih rendah.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa, Kamilov Sagala, transparansi dalam proses lelang harus dijaga agar tidak terjadi monopoli. “Frekuensi adalah sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan adil. Jika tidak, hanya segelintir perusahaan yang akan mendapatkan manfaat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persaingan dalam lelang bisa menjadi ketat, dan harga spektrum bisa melonjak tinggi jika mekanisme lelang hanya berbasis harga tertinggi.
Baca juga : RBI KPPPA-Ruang Pintar PNM Perluas Akses Pemberdayaan Ibu Dan Anak
Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berkualitas serta pengembangan talenta digital, terutama di kalangan generasi muda.
“Saat ini, Indonesia masih tertinggal dalam pengembangan 5G. Kecepatan rata-rata baru mencapai 30 Mbps, jauh di bawah negara-negara lain di ASEAN,” ungkapnya.
Sigit menekankan, regulasi yang adaptif dan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk memastikan transformasi digital berjalan berkelanjutan dan kompetitif. Dalam dunia telekomunikasi, berbagai model kompetisi dapat diterapkan dalam pengelolaan frekuensi ini, seperti Infrastructure-Based Competition, Wholesale Access Model, hingga Public-Private Partnership.
“Setiap model memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Untuk Indonesia, pendekatan hibrida yang melibatkan pemerintah daerah bisa menjadi solusi yang tepat,” ujarnya.
Baca juga : Efisiensi Anggaran, Peluang Baru Membidik Potensi Daerah
Selain itu, tarif layanan pasca-lelang juga harus menjadi perhatian. Menurutnya, harga layanan seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) sebaiknya dibedakan.
“Kompetisi harga seluler bersifat nasional, sedangkan harga FWA bisa lebih variatif, bahkan hingga tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, sebaiknya ada perbedaan harga FWA antara wilayah perkotaan dan pedesaan agar lebih adil,” tambahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.