RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan adanya tanda-tanda perlambatan ekonomi, salah satunya terlihat dari menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan.
Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari menyoroti mulai munculnya tanda-tanda perlambatan ekonomi sejak awal tahun ini. Puncaknya, kata dia, terlihat jelas saat momentum Idulfitri 1446 Hijriah.
"Setiap tahun, Lebaran biasanya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendorong laju ekonomi. Tapi, tahun ini sepertinya tidak demikian," ujar Akbar dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Mengacu pada data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, ia menyebut perputaran uang selama Lebaran mengalami penurunan cukup tajam, yakni sebesar 12,28 persen. Jika tahun lalu nilai perputaran uang mencapai Rp157,3 triliun, tahun ini hanya sekitar Rp137,98 triliun.
Baca juga : RI Kena Tarif Impor AS 32 Persen, Ekonom Minta Pemerintah Manfaatkan BRICS
Bahkan, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tambahan Jumlah Uang Beredar (JUB) hanya Rp 114,37 triliun. Turun 16,5 persen dari tahun 2024 yang mencapai Rp 136,97 triliun.
"Ini merupakan warning atau lampu kuning bagi Pemerintah. Jika tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi isapan jempol belaka," pesan Akbar.
Indikasi lainnya adalah penurunan jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), total pemudik tahun ini hanya 146,48 juta orang. Turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.
Fenomena ini tentu mempengaruhi industri pariwisata. Akbar mencontohkan okupansi hotel kamar di Yogyakarta. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi Libur Lebaran jeblok 30 persen. Begitu juga di Bali.
Baca juga : Harga Pangan Meroket, Ketua DPR Minta Pemerintah Cepat Bertindak
"Saat ini, masyarakat benar-benar hati-hati membelanjakan uangnya. Ini menandakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu intervensi Pemerintah," kata Akbar.
Soal daya beli, Akbar melihat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen dari Desember 2024 ke Januari 2025. Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu cermin bahwa konsumen optimis.
Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025.
Menurut Akbar, Pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk.
Baca juga : Mencegah Korupsi Dalam Pemerintahan Berdasarkan Asta Cita
"Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.