Dark/Light Mode

RI Kena Tarif Impor AS 32 Persen, Ekonom Minta Pemerintah Manfaatkan BRICS

Kamis, 3 April 2025 16:30 WIB
Pengamat Ekonomi Ryan Kiryanto (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM.id)
Pengamat Ekonomi Ryan Kiryanto (Foto: Ng Putu Wahyu Rama/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengumuman tarif resiprokal untuk negara-negara dunia yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (2/4/2025), diyakini dapat mencetuskan perang dagang yang merusak.

Tarif ini diberlakukan Trump terhadap beberapa negara partner dagang, yang dinilai telah lebih dulu menerapkan tarif kepada barang impor dari AS.

Indonesia pun tak luput dari daftar negara yang dikenai tarif resiprokal AS. Angkanya 32 persen. Lebih tinggi dari negara Asia lainnya seperti Malaysia (24 persen), Singapura (10 persen), India (26 persen), Filipina (17 persen), dan Jepang (24 persen).

Baca juga : INDEF: Pemerintah Harus Segera Negosiasi Perdagangan Dengan AS

Di luar itu, AS juga memberlakukan tarif universal 10 persen terhadap semua produk impor yang masuk ke negaranya. Sehingga, kalau ditotal bisa mencapai 42 persen. 

Terkait hal ini, Pengamat Ekonomi Ryan Kiryanto mengatakan, kebijakan tarif impor Trump dapat merugikan Indonesia. Produk-produk asal Indonesia diprediksi akan sulit bersaing di pasar AS, karena harga jualnya akan lebih mahal dibanding produk asal AS dan negara lainnya.

"Jumlah produk asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat akan berkurang. Padahal, Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Indonesia untuk produk tekstil dan turunannya serta alas kaki," jelas Ryan saat dihubungi RM.id, Kamis (3/4/2025).

Baca juga : Ini Kata Pemimpin Dunia Soal Tarif Impor AS Yang Bisa Picu Perang Dagang Merusak

"Surplus dagang kita dengan AS akan menyusut drastis. Ini tentu saja dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini, hingga di bawah 5 persen," imbuhnya.

Untuk itu, Ryan meminta pemerintah memanfaatkan keanggotaan blok ekonomi yang digagas Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), supaya bisa mencari pasar ekspor selain AS. Sekadar mengingatkan, Indonesia telah resmi menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025.

Di tengah kondisi ini, Ryan menyarankan pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang, rightsizing struktur organisasi, dan memegang mata uang dolar AS untuk emergency needs atau kebutuhan mendesak.

Baca juga : UMKM Kunci Ekonomi, Sampoerna Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Dan BUMN

Tak kalah penting, Ryan juga meminta pemerintah memperluas kemitraan secara multilateral dan bilateral untuk melebarkan cakupan kerja sama perdagangan, investasi dan keuangan.

Penetrasi pasar domestik, terutama ke wilayah luar Jawa yang ekonominya tumbuh kuat seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku juga harus diperkuat.

"Jaga dengan baik captive market yang sudah di tangan. Jangan sampai lepas atau bocor," pungkas Ryan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.