RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana membuka keran impor selebar-lebarnya untuk berbagai komoditas. Hal ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo menginstruksikan agar kuota impor dihapus dan tidak ada persetujuan teknis (pertek) yang selama ini menghambat gerak importir.
Merespons hal itu, Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, pemerintah perlu lebih berhati-hati dan melalui perhitungan yang matang dan komprehensif terhadap rencana kebijakannya tersebut.
Dampaknya bisa berpotensi membanjirnya produk impor dan melemahkan industri dalam negeri karena semakin tak mampu bersaing dengan produk impor.
Baca juga : Petani Sawit Minta Pemerintah Turunkan Pajak dan Pungutan Ekspor Sawit
Erwin menilai, jika rencana ini yang bakal ditempuh Pemerintah dengan tidak melalui kajian atau strategi pendukung yang matang, justru berisiko menggulung sektor industri nasional termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Buntutnya, konsumsi di dalam negeri akan sangat tergantung terhadap barang asing atau impor.
"Kami bukan tak setuju dengan rencana Pemerintah, tapi apakah sudah melalui kajian yang matang? Sebagai importir, GINSI juga selama ini memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelangsungan industri nasional," kata Erwin, di Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Menurut Erwin, selama ini GINSI selalu siap mendukung kebijakan Pemerintah yang bertujuan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik demi kepentingan perekonomian nasional.
Baca juga : Tarif AS Ancam Ekspor, Fadli Zon Dukung Pemerintah Lindungi Petani Dan UKM
"Paling tidak yang menyangkut kebutuhan industri (buat bahan baku) mesti mendapatkan sesuai dengan jumlah kebutuhan produksinya. Tapi, bagi importasi yang hanya bersifat trading tetap harus ada aturan mainnya, nggak bisa dilepas kepasar begitu saja," jelasnya.
Ia mengingatkan terhadap kategori importasi yang dilakukan oleh produsen atau pabrik, selama itu benar-benar untuk kebutuhan produksinya oreintasi ekspor dan mendukung kebutuhan konsumsi nasional idealnya tidak perlu dibatasi kuotanya.
Jika kouta yang diperlukan namun realisasinya jauh dari kebutuhan justru menghambat aktivitas industri tersebut.
"Kasihan bagi kalangan industri yang sudah investasi tidak sedikit di dalam negeri, selama ini benar-benar butuh importasi apalagi jika itu bahan baku. Contoh, Krakatau Steel, terus bagaimana dia mau support kebutuhan di dalam negeri," ucapnya.
Baca juga : Sikapi Tarif Trump, ASPAKI Minta Pemerintah Pertahankan Kebijakan TKDN
Sebelumnya Presiden Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi meminta agar para menterinya untuk meniadakan aturan menyangkut kuota impor.
"Nggak ada kuota-kuota itu. Enak saja (khusus kuota untuk beberapa perusahaan). Sudahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi. Siapa mau impor daging, silakan! Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan! Buka saja (keran impor). Rakyat kita pandai kok," tegas Prabowo.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.