RM.id Rakyat Merdeka - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan, stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan I tahun 2025 tetap terjaga. Sekalipun tekanan eksternal dari dinamika global meningkat.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers berkala KSSK yang digelar secara virtual, Kamis (24/4/2025).
“Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global, yang dipicu kebijakan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat dan meningkatnya tensi perang dagang,” jelas Menkeu.
Merujuk laporan World Economic Outlook (WEO) April 2025 dari IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,8 persen dari sebelumnya 3,3 persen, Menkeu menyampaikan, Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7 persen dari 5,1 persen. Namun, koreksi ini relatif lebih kecil dibanding negara-negara lain dengan ketergantungan perdagangan tinggi terhadap Amerika Serikat (AS).
Baca juga : Mahasiswa PTIK Angkatan 83 Bantu Keluarga Polisi Korban Penembakan di Way Kanan
Dalam menghadapi risiko global tersebut, KSSK menyepakati peningkatan koordinasi lintas otoritas untuk memperkuat kebijakan mitigasi risiko dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Pemerintah juga telah melakukan langkah negosiasi dengan pemerintah AS serta mempercepat langkah deregulasi, termasuk penghapusan hambatan non-tarif.
Penerimaan Pajak Naik Signifikan
Dari sisi domestik, kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik. Ini tercermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp 104,2 triliun (0,43 persen PDB), keseimbangan primer positif Rp 17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp 145,8 triliun (SILPA).
Penerimaan perpajakan dilaporkan mencapai Rp 400,1 triliun (16,1 persen dari target APBN). Terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp 134,8 triliun.
Baca juga : Dipanggil Ke Istana, Menteri Ara Laporkan Kinerja Perumahan Ke Prabowo
Sementara realisasi belanja negara pada triwulan I-2025 mencapai Rp 620,3 triliun (17,1 persen dari pagu APBN). Naik signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp 272,2 triliun (realisasi hingga Februari 2025 sebesar Rp 348,1 triliun).
Fakta ini menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, subsidi (BBM, LPG, diskon listrik, pupuk), dan perlindungan sosial (perlinsos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Baca juga : Antisipasi Kepadatan Mudik Lebaran, ASDP Pastikan Kesiapan Operasional Pelabuhan Utama
KSSK juga akan melanjutkan penyusunan berbagai regulasi pelaksanaan Undang-Undang P2SK untuk memperkuat sektor keuangan nasional.
Menkeu memastikan, KSSK terus terlibat aktif di dalam penyusunan berbagai kebijakan dan langkah langkah antisipasi dengan melibatkan berbagai komunikasi stakeholders. "Termasuk, berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk mengatasi volatilitas pasar keuangan domestik maupun imbas dari dinamika pasar regional dan global, sebagai dampak dari tereskalasinya perang dagang,” tutup Menkeu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.