Sebagai negara kepulauan, salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Indonesia adalah persoalan pemerataan. Disparitas Pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia seringkali menjadi kendala yang tidak dapat dibantah. Angin segar hadir saat ada rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur digaungkan oleh pemerintah. Bagi wilayah timur, rencana ini bukan hanya sekedar bentuk pemerataan administratif, namun juga diharapkan menjadi motor penggerak meratanya kualitas pembangunan bagi wilayah sekitarnya.
Pembangunan besar-besaran kemudian mulai dilakukan. Tidak hanya pada wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), namun juga bagi daerah sekitar yang akan menjadi penyangganya, sehingga harapan trickle down effect mulai terasa. Sayangnya, bagaikan siaran film yang anti-klimaks, kondisi kemudian berubah dengan adanya ketidakpastian tentang kelanjutan proyek IKN. Beragam kendala mulai dari isu keterbatasan anggaran, hingga adanya dinamika politik nasional yang menjadi potensi perubahan kebijakan pada pemerintahan kemudian menjadi distraksi bagi harapan pemerataan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Pembangunan besar-besaran di wilayah timur, khususnya pada daerah penyangga IKN kemudian banyak yang mengalami perlambatan. Ini memperlihatkan bagaimana logika top-down bekerja dalam pembangunan infrastruktur, kemudian membentuk ketergantungan yang besar pada kebijakan pemerintah pusat, dengan daerah menjadi cenderung menunggu “tumpahan anggaran” untuk mengerek pembangunan wilayahnya.
Baca juga : Respons Perang Dagang Trump, Sikap Independen Indonesia Sudah Tepat
Bagi pemerintah pusat, pembangunan ini dapat dikatakan digunakan untuk mendukung proyek prestisiusnya. Namun lebih dari itu, bagi wilayah tertinggal di wilayah timur Indonesia, kemerataan pembangunan adalah sebuah kebutuhan yang nyata. Masih banyak kecamatan yang mengalami akses jalan rusak berat, wilayah yang kesulitan air bersih di musim kemarau, dan sanitasi buruk, yang membutuhkan penanganan hanyalah potret kecil kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil.
Perlambatan proses pembangunan IKN seharusnya membangun kesadaran bagi wilayah timur Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada proyek strategis nasional tersebut. Ketidakpastian ini justru memperlihatkan urgensi untuk menyusun peta jalan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, dokumen strategis dan teknokratik yang mengatur arah, prioritas, dan konektivitas jangka panjang, dengan atau tanpa adanya IKN. Dokumen ini seharusnya tidak hanya berisi daftar proyek, namun menjadi kompas pembangunan infrastruktur yang sesungguhnya dan menyelesaikan berbagai persoalan didalamnya.
Luasnya wilayah Indonesia Timur secara geografis membutuhkan konektivitas antarprovinsi yang terintegrasi dengan baik. Penyatuan pusat-pusat ekonomi, pelabuhan utama, kawasan industri, dan sentra produksi antarprovinsi harus direncanakan dengan baik dalam meningkatkan nilai tambah regional. Menyusun perencanaan yang terintegrasi penting dilakukan agar setiap provinsi berkembang secara holistik pada satu kesatuan kawasan dalam koridor strategis ekonomi dan sosial. Hal lain yang juga penting dimuat dalam dokumen ini adalah pemetaan potensi lokal dalam pengembangan Kawasan strategis.
Baca juga : 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Tiongkok Mitra Penting Berbagai Bidang
Dengan adanya pemetaan ini, maka pembangunan akan berangkat dari potensi masing-masing daerah, dengan wilayah Indonesia Timur memiliki beragam potensi unggulan. Sektor pertambangan dan hilirisasi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, kelautan dan perikanan di Maluku dan Papua Barat, serta energi terbarukan dan pariwisata alam di Nusa Tenggara. Melalui adanya roadmap ini, diharapkan terwujud model pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Indonesia secara umum merupakan sebuah negara dengan potensi kebencanaan yang sangat tinggi, demikian halnya dengan wilayah timur Indonesia. Hal ini menyebabkan penyusunan dokumen roadmap ini juga perlu memerhatikan aspek ketahanan terhadap bencana. Tidak hanya harus mampu bertahan saat terjadi bencana, perencanaan juga harus mencakup pemulihan yang cepat dan kemampuan daerah untuk tetap memberikan layanan dasar di waktu terjadinya bencana. Dengan adanya simpul konektivitas yang baik, diharapkan arus barang dan logistik tetap dapat dilakukan dengan optimal.
Dokumen ini juga harus memuat bagaimana alternatif pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Mengingat salah satu tantangan utama pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia selama ini adalah keterbatasan kapasitas fiskal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat hal tersebut cukup penting untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan lain diluar skema pembiayaan konvensional. Bentuk pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memungkinkan pihak swasta terlibat dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur, atau pemanfaatan CSR pada perusahaan di kawasan industri dan pertambangan yang tersebar di wilayah timur, juga dapat dijadikan pilihan.
Baca juga : Keren! Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Indonesia Peraih Gelar Kubestronaut
Untuk mengoptimalkan peran dokumen roadmap infrastruktur pada wilayah Indonesia timur ini, penting juga melakukan integrasi dengan dokumen perencanaan masing-masing daerah. Sehingga dapat diketahui pembagian kewenangan masing-masing pemangku kebijakan. Terbangun atau tidaknya IKN seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Karena pemenuhan hak dasar setiap warga negara haruslah menjadi perhatian pemerintah, seperti yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.