RM.id Rakyat Merdeka - Rencana pemerintah untuk menghapus truk Over Dimension Over Loading (ODOL) mendapat sorotan dari dunia usaha. Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan, penghapusan ODOL tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dirancang secara bertahap dengan komitmen jangka menengah dan pemberian insentif bagi pelaku usaha.
“Sudah lama kita bicara soal ODOL, naik turun terus. Intinya memang kita harus mengurangi ODOL, tapi itu butuh waktu. Katakanlah 5 sampai 6 tahun. Dalam rentang waktu itu, apa milestone-nya? Apa bentuk insentif yang diberikan? Itu yang harus disepakati,” ujar Bob di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Baca juga : Menkop Ungkap 8 Tantangan Krusial Koperasi Desa Yang Harus Segera Diberesin
Menurutnya, penghapusan ODOL menyentuh aspek investasi yang tidak kecil. Dunia usaha perlu mengganti armada, menyesuaikan sistem logistik, dan itu semua membutuhkan dana besar di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
“Hampir semua sektor usaha kita ini menghadapi ekonomi biaya tinggi. Itu sebabnya transformasi jadi tidak mudah. Untuk itu kita butuh roadmap yang jelas, disepakati bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor pendukung,” jelasnya.
Baca juga : Pancasila Dalam Detak Jantung Asta Cita Dan Geopolitik Indonesia
Bob menekankan pentingnya pendekatan berbasis kondisi ekonomi, bukan semata-mata regulasi. “Sekarang ini dunia usaha sedang susah. Permintaan belum pulih, legitimasi terbatas, investasi juga tertahan. Jadi sebelum bicara soal regulasi, kita lihat dulu kondisi ekonomi. Prioritas saat ini adalah recovery ekonomi, bukan beban tambahan,” tegasnya.
Saat ditanya apakah Indonesia bisa mencapai nol ODOL, Bob menjawab hal itu mungkin saja asal ada perencanaan matang. “Bisa, asal direncanakan. Semua butuh waktu dan konsistensi kebijakan. Jangan aturannya diganti-ganti terus. Bisa tidak kita buat aturan yang baru berlaku lima tahun lagi, biar ada waktu untuk persiapan?” ujarnya.
Baca juga : Tahan Suku Bunga Di 5,75 Persen, BI Jaga Stabilitas Dan Pertumbuhan Ekonomi
Ia juga menyinggung soal wacana subsidi bagi penghapusan ODOL yang dinilai terlalu teknis. Menurutnya, hal yang lebih krusial adalah bagaimana menyusun skema transformasi logistik dan industri, termasuk mendengar langsung kebutuhan dari pelaku usaha.
“Jangan hanya top-down. Suara dunia usaha harus didengar. Apa insentif yang dibutuhkan? Kita ini terlalu sering terjebak pada ‘ini solusi saya’, padahal seharusnya kita duduk bersama dan sepakati dulu isu utamanya,” pungkas Bob.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.