Tahan Suku Bunga Di 5,75 Persen, BI Jaga Stabilitas Dan Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75 persen. Selain itu, suku bunga Deposit Facility tetap di 5,00 persen dan Lending Facility di 6,50 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen untuk tahun 2025–2026 serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

“Keputusan ini juga diarahkan untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Perry di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Baca juga : Hidupkan Semangat Kartini, Ini Cara Pertamina Berdayakan Perempuan Bangun Ekonomi Desa

Ia menambahkan, ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar, prospek inflasi, dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari strategi makroprudensial, Bank Indonesia juga memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sejak 1 April 2025. Tujuannya adalah meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan oleh perbankan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan, sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Selain itu, sistem pembayaran nasional juga diarahkan untuk menopang sektor perdagangan dan UMKM, termasuk melalui peningkatan akseptasi pembayaran digital.

Baca juga : Berkat Dukungan BRI, Usaha Lokal Perhiasan Batu Alam Jangkau Pasar Internasional

Untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menempuh sejumlah langkah strategis. Pertama, Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah melalui intervensi di pasar NDF dan DNDF serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Kedua, Penguatan Operasi Moneter Pro-Market, termasuk menjaga daya tarik suku bunga domestik, memperkuat instrumen swap valas dan term-repo, serta peran Primary Dealer dalam transaksi SRBI dan repo.

Ketiga, Kebijakan Makroprudensial Longgar, mencakup penguatan insentif KLM, stabilisasi berbagai rasio likuiditas dan intermediasi, serta dorongan pembiayaan sektor riil melalui penguatan ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN).

Keempat, Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada sektor-sektor prioritas. Dan kelima, Penguatan Digitalisasi Pembayaran, termasuk perluasan QRIS, edukasi QRIS antarnegara, serta implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

Baca juga : Pariwisata Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan dengan Pemerintah dalam tujuh area strategis, mulai dari stabilisasi nilai tukar hingga pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi. Di sisi lain, BI juga terus mempererat kerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta memperluas kolaborasi internasional, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi mata uang lokal.

“Kami berkomitmen menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Perry.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.