RM.id Rakyat Merdeka - Pelaku usaha menilai, penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 karena kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah didorong mempercepat realisasi anggaran. Terutama, untuk sektor yang memiliki dampak multiplier effects.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengingatkan, Pemerintah harus mengedepankan prinsip belanja yang terukur dan bertanggung jawab, sembari tetap fokus pada program yang punya dampak langsung ke sektor riil.
“Belanja Pemerintah harus fokus pada program-program yang memiliki multiplier effects. Seperti konsumsi rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas sektor riil, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya,” ujar Shinta kepada Rakyat Merdeka, Minggu (25/5/2025).
Shinta menekankan pentingnya konsistensi dan eksekusi dalam menjalankan kebijakan. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan respons fiskal yang kuat, reformasi regulasi yang konkret, percepatan realisasi anggaran dan insentif yang benar-benar dirasakan pelaku usaha.
“Kami mendukung arah kebijakan Pemerintah, tapi perlu langkah progresif untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Termasuk soal daya beli, kemudahan usaha, dan perlindungan industri nasional dari tekanan eksternal,” tegasnya.
Baca juga : Saluran Air Mampet Dan Sungai Dangkal
Ia menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 yang hanya 4,87 persen, dengan kontraksi kuartalan -0,98 persen. “Ini jadi alarm bahwa kita perlu kerja lebih keras, agar ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen,” ingat Shinta.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari.
Dia menyebut efisiensi anggaran Pemerintah telah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah yang selama ini jadi pemicu utama pertumbuhan, justru porak-poranda,” kata Akbar.
Dia mencatat, pengeluaran konsumsi Pemerintah pada kuartal I-2025 minus 1,38 persen, padahal tahun lalu tumbuh 20,44 persen.
Baca juga : Kelly Tandiono, Cari Miss Indonesia Cantik Dan Inspiratif
Pengeluaran lembaga nonprofit (LNPRT) juga ikut melemah, hanya tumbuh 3,07 persen dari sebelumnya 24,14 persen. Begitu juga konsumsi rumah tangga (PKRT), turun jadi 4,89 persen dari 4,91 persen di periode sama tahun lalu.
“Padahal porsi PKRTdalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 54,53 persen. Kalau konsumsi melemah, otomatis ekonomi lesu,” ujarnya.
Karena itu, Akbar mendesak, agar anggaran yang sudah dibuka blokirnya segera dibelanjakan oleh para pejabat negara.
“Belanja Pemerintah sangat berkaitan dengan kinerja konsumsi masyarakat. Kalau masyarakat masih menahan belanja, ekonomi tak akan menggeliat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi tetap akan jadi fokus utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026.
Baca juga : Vanesha Prescilla, Tak Pernah Punya Obsesi Jadi Artis
Penegasan ini disampaikannya menanggapi rencana penghematan dalam belanja negara tahun depan.
“Pasti dilakukan efisiensi anggaran. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas, iya dilakukan,” kata Sri Mulyani, Selasa (20/5/2025).
Dia menjelaskan, strategi efisiensi akan diarahkan pada delapan program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita Presiden terpilih.
Evaluasi terhadap kinerja Kementerian dan Lembaga akan menjadi dasar penyusunan pagu anggaran.
“Langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk dalam pertimbangan penyusunan APBN,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.