Sebelumnya
Hal yang tak kalah penting, lanjut Hanif, Pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara. Seperti program padat karya, perumahan rakyat, dan Makan Bergizi Gratis, termasuk mengarahkan stimulus ke sektor produktif seperti UMKM, properti terjangkau, dan sektor padat karya.
Pemerintah juga perlu melakukan kajian lebih dalam sebelum merinci detail stimulus yang akan dikeluarkan. “Harus ada evaluasi efektivitas dan exit strategy yang jelas agar APBN tetap sehat, sekaligus mendorong investasi dan ekspor untuk memperkuat ekonomi jangka menengah,” usul Hanif.
Sementara, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menganggap, paket stimulus merupakan cara mendongkrak ekonomi. Rakyat diberikan sejumlah bantuan agar daya beli tetap terjaga.
Wihadi menilai, langkah ini langsung dirasakan oleh masyarakat. “Pemerintah dalam memberikan stimulus itu sudah memperhitungkan mana-mana saja yang akan diberikan, sehingga mendorong pertumbuhan dengan baik,” urainya.
Baca juga : Gubernur Dipilih Presiden, Usul Imin Ditolak Teman Koalisi
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai, rencana ini sudah tepat. Apalagi, paket stimulus diberikan saat perekonomian Indonesia tengah menunjukkan perlambatan
Dalam konteks ini, stimulus fiskal dapat menjadi penopang permintaan domestik, khususnya di semester II. Terpenting, kata dia, syaratnya penyalurannya harus tepat sasaran. Sehingga dapat berkontribusi terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Kata Yusuf, cakupan dan desain stimulus harus lebih strategis. Selain melanjutkan program yang sudah terbukti efektif, seperti BSU dan diskon tarif listrik untuk rumah tangga rentan, Pemerintah perlu memasukkan elemen-elemen baru yang berorientasi pada sektor produktif.
Stimulus untuk UMKM, seperti insentif pajak dan akses pembiayaan murah, harus diperluas. “Tak kalah penting, industri padat karya juga harus mendapatkan dukungan proporsional untuk menjaga kapasitas produksi dan serapan tenaga kerja,” pesan Yusuf.
Baca juga : Jokowi: Kondisi Saya Belum 100%
Dia juga menilai, sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus diperkuat. Bank Indonesia (BI) perlu tetap menjaga stabilitas moneter, tetapi ruang pelonggaran kredit sektor riil harus terus dijajaki. Begitu juga koordinasi antara Pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga stimulus yang diberikan tidak tersendat.
“Selain memperluas stimulus, perlu evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas setiap program. Mana yang berdampak signifikan, mana yang perlu dihentikan atau dialihkan. Fokus pada multiplier effect dan dampak,” kata Yusuf.
Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut, stimulus masih diperlukan untuk mendongrak daya beli. Berkaca pada stimulus Januari-Februari dan Juni-Juli, terbukti menahan laju perlambatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Wijayanto usul agar Pemerintah menebar diskon tarif listrik untuk kapasitas 450-1300 VA. Selain implementasi yang sederhana, diskon ini juga tepat sasaran. “Sayangnya, ini tidak dimasukkan dalam paket Juni-Juli 2025,” sesalnya.
Baca juga : Prancis, Top Deh...
Dia juga meminta agar stimulus tidak melulu diberikan pada yang sifatnya konsumtif dan tidak berkelanjutan. Mengingat, tidak mendongkrak produktivitas dan efisiensi. “Pemerintah perlu memberikan program insentif yang bersifat investasi dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya, program infrastruktur padat karya dan program pembangunan rumah rakyat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada momentum liburan sekolah ; Juni-Juli 2025, Pemerintah Pemerintah telah mengguyur masyarakat dengan paket stimulus senilai Rp 25 triliun. Stimulus tersebut mencakup subsidi transportasi, diskon tol, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif sektor ketenagakerjaan. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.