RM.id Rakyat Merdeka - Masalah tumpang tindih lahan masih kerap terjadi. Saat ini, terdapat 77,3 juta hektar lahan, atau 40,3 persen dari total wilayah Indonesia, yang statusnya masih tumpang tindih.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan.
“Tumpang tindih status lahan tentunya mengganggu perencanaan pembangunan. Ketidakpastian status lahan juga terjadi karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di Istana Negara, kemarin.
Karena itu, Presiden meminta aparatur pemerintah berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. “Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan,”pintahnya.
Baca juga : Zulhas Minta Penundaan Pemeriksaan KPK
Jokowi juga meminta agar kompilasi peta tematik dalam geoportal Program Kebijakan Satu Peta (PKSP) segera diselesaikan.
Kompilasi peta tematik itu akan membentuk Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) yang menggambarkan keberadaan lahan yang terindikasi tumpang tindih di setiap daerah.
Jokowi menargetkan 85 peta tematik rampung pada Desember 2020. Setelah kompilasi peta tematik selesai pemerintah akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang-tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah.
“Karena itu saya minta segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk selesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan,” ujarnya.
Baca juga : Jokowi Minta Aparat Sigap Atasi Kebakaran Hutan di 2020
Sejak 2016, pemerintah Indonesia sudah melakukan percepatan program satu peta. Program ini menyinkronkan dan mengompilasi seluruh peta tematik dan informasi geospasial di Indonesia.
Hingga 2020, sudah ada 84 peta tematik yang sudah disatukan, dari target sebanyak 85 peta. Satu peta tematik yang belum rampung adalah peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan rampung Desember 2020 nanti.
“Kementerian dan pemda harus jadikan satu data ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial. Tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang,” ujar Presiden.
Saat ini, masyarakat sudah bisa mengakses situs Indonesia Geospatial Portal untuk mendapat informasi terkait peta tematik dan info geospasial. Alamatnya, tanahair.indonesia.go.id.
Baca juga : Peruri Menang Tender Cetak Uang Peru
Salah satu pemanfaatan utama data dari kebijakan satu peta ini adalah perencanaan mitigasi bencana, khususnya gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.