Dark/Light Mode

Rapat Karhutla

Jokowi Minta Aparat Sigap Atasi Kebakaran Hutan di 2020

Kamis, 6 Februari 2020 09:45 WIB
Presiden meninjau pemadaman api di sejumlah hutan.
Presiden meninjau pemadaman api di sejumlah hutan.

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden kembali menggelar rapat tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020 di Istana negara Jakarta, Kamis (6/02).

Turut hadir para kabinet kerja Indonesia maju untuk membahas pencegahan dan penanganan karhutla.

Dalam rapat tersebut, Presiden mengatakan, bahwa sejak 2016 pertemuan sudah rutin dilakukan untuk menyampaikan pengarahan mengenai peningkatan upaya pengendalian karhutla.

Baca juga : BNI Makin Getol Salurkan KUR 2020

"Pertemuan ini sudah berulang-ulang setiap tahun dan setiap akan kemarau. Mulai sejak 2016, 2017, 2018, terus 2019 dan sekarang 2020," kata Jokowi.

Presiden mengatakan, bahwa dia akan memantau kinerja aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri, dalam menanggulangi karhutla.

"Hati-hati pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres. Saya akan telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya dandimnya sudah dicopot belum," katanya.

Baca juga : Jokowi Perintahkan Pusat dan Daerah Bersinergi Atasi Bencana

Jokowi mengatakan, apa yang disampaikannya ini bukan sekadar ancaman, melainkan aturan main yang sudah diterapkan sejak 2016.

Ia juga menceritakan keterkejutannya saat menghadapi karhutla besar di 2015, ketika baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden.

"Baru sebulan jadi presiden, tahu-tahu dapat peristiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya.

Baca juga : Satpol PP Siap Amankan Pilkada Serentak di 2020

Saat itu, 2,5 juta hektare lahan terbakar, baik lahan gambut dan hutan. Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare," cerita Jokowi saat menangani karhutla di 2015.

Selain itu, Presiden juga khawatir terjadinya rotasi dan pergantian pejabat di daerah. Rotasi itu akan mempengaruhi upaya penanganan karhutla di sejumlah provinsi.

"Ini yang saya takutkan. Ada gubernur baru, bupati baru, pangdam baru, danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan mainnya yang sudah kita ubah sejak 2016," katanya. (KPJ)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.