RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan Temu Bisnis yang digelar bersama lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP RI) Mbizmarket.
Pemprov Kalimantan Barat menghadirkan 40 UMKM terpilih, yang dipertemukan dengan pejabat Pemerintah Daerah dari berbagai Kabupaten/ kota di Kalimantan Barat, seperti dari; Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang dan kabupaten Bengkayang, serta dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat provinsi, untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, menyampaikan kegiatan ini tentu membuka wawasan semua pihak. Hal ini merupakan bentuk edukasi bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat.
"Proses pengadaan barang dan jasa bisa menjadi berkualitas, dan yang terpenting lagi, bila dapat memprioritaskan produk lokal UMKM, kami sangat mendukung hal ini," ujar Krisantus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/9/2025).
Ia menambahkan, Kalimantan Barat memiliki potensi daerah yang luar biasa, dan banyak sekali peluang bagaimana kita dapat bersama menumbuhkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Kalimantan Barat.
Baca juga : BSI Hadirkan Deposit Booking Seat Bagi Perusahaan Penyelenggara Umrah Haji
Menurrutnya, penyerapan anggaran diharapkan bisa ikut menunjang pertumbuhan UMKM di Kalimantan Barat. Namun demikian tetap perlu kerja sama dengan semua pihak untuk menumbuhkan; inovasi dan kreativitas.
"Bagaimana kita menghimbau berbagai pihak, untuk ikut berkontribusi membangun dan membina UMKM di Provinsi Kalimantan Barat” ujar Krisantus.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihandoyo memaparkan materi terkait tranformasi digital sebagai solusi, dan menyampaikan bahwa saat ini penyebutan Toko Daring telah berubah, menjadi lokapasar, yang menjadi bagian dari Katalog Elektronik.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI Patria Susantosa, mengatakan, berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2022, setiap belanja daerah maupun pusat, dengan sumber anggaran dari APBN maupun APBD, maka minimal 40 persen harus dipakai untuk membeli produk UMKM, atau melibatkan produk UMKM.
Sementara itu, Kepala LKPP RI. Hendrar Prihadi mengatakan, bahwa hal yang juga penting adalah, data-data transaksi dari lokapasar mitra LKPP RI ini terintegrasi dengan data-data di LKPP, agar kelak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan, memiliki data yang cukup dan jelas untuk merumuskan kebijakan dalam memajukan wilayah Usaha Menengah Kecil dan Koperasi, dan dapat memajukan produk lokal.
Baca juga : Menteri Maman Dorong 3 Juta Rumah Jadi Mesin Pertumbuhan UMKM
"Kami di lapangan, banyak dibantu oleh rekan-rekan dari lokapasar, salah satunya adalah Mbizmarket yang intens sekali melakukan penetrasi dan sosialisas ke daerah-daerah," Hendrar.
Ia menambahkan, hal ini tentu saja, karena mereka adalah bagian daripada lokapasar mitra LKPP RI yang sangat mendukung ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengadaan digital yang progresif, Mbizmarket memberikan penghargaan dan piagam kepada Satuan Kerja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan konsistensi bertransaksi melalui lokapasar Mbizmarket, di antaranya adalah; Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, BKPSDM Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, BPKAD Kabupaten Landak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, serta Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
Selain itu penghargaan dan piagam juga diberikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan konsistensi bertransaksi melalui lokapasar Mbizmarket.
CEO dan Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Ryadi mengatakan, Mbizmarket mengapresiasi komitmen Pemprov Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang telah bersinergi mendorong transformasi pengadaan digital dengan melakukan pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui lokapasar Mbizmarket.
Baca juga : Pengalihan TKD Jadi Momentum Pemda Lakukan Inovasi Fiskal
"Kami mengapresiasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat yang saat ini sedang sedang intens bersama kami, membangunan koneksi host to host, sehingga segera pelaku usaha UMKM di Kalimantan Barat dapat menerima pembayaran di saldo penjualan mereka padahari yang sama ketika transaksi dilakukan”, ujar Ryn Mulyanto.
Ia menambahkan, praktik yang dijalankan di Kalimantan Barat ini, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui Lokapasar mitra resmi LKPP RI, telah menciptakan proses belanja yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
"Diharapkan, inisiatif ini dapat menjadi contoh dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya," pungkas Ryn Mulyanto.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.