Peleburan BUMN Karya Tunggu Restu Danantara

 Sebelumnya 
Dikatakan Entus, emiten berkode saham ADHI ini ma­sih menunggu kajian untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut. Dia meyakini, pelunasan piutang Pemerintah ini dapat membantu perseroan menyelesaikan sejum­lah kewajiban.

Ke depan, Adhi Karya juga masih mencari skema penda­naan alternatif di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Terpisah, Pengamat Ekonomi dan BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Herry Gu­nawan menilai, rencana merger yang kini berada di tangan Da­nantara, berpeluang besar untuk menyehatkan kembali keuangan BUMN Karya.

“Dengan catatan, rencana tersebut sebaiknya didahului dengan upaya restrukturisasi keuangan,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp 35 Triliun, Produk Lokal Jadi Primadona

Hery menuturkan, restruk­turisasi sebaiknya dijadikan prioritas karena masalah utama BUMN Karya terletak pada kesehatan finansial.

Perusahaan dengan kondisi paling tertekan, disarankan ditangani secara khusus agar mendapatkan solusi.

“Danantara bisa menjadi pe­nyangga kewajiban keuangan BUMN Karya, atau sekadar penjamin. Nanti tinggal mencari solusi yang paling efektif, ke­mudian baru dikonsolidasikan,” ujarnya.

Selain itu, Hery bilang, tekan­an kinerja yang dihadapi BUMN Konstruksi dan Karya ini, teruta­ma terjadi lantaran adanya defisit kas operasi yang mencerminkan tekanan likuiditas yang belum mereda, sehingga menjadi salah satu tantangan merger.

Baca juga : Warga Nikmati Campursari Tanda Jakarta Asyik Lagi...

Defisit arus kas memperli­hatkan, bahwa pemasukan kas dari pelanggan tidak mampu menutupi kebutuhan operasional perusahaan, yang harus ditutupi oleh pinjaman atau utang.

“Kalau tidak diganjal dengan pinjaman, perusahaan jelas tidak bisa beroperasi. Atau setidaknya, perusahaan perlu menjual aset yang likuid, supaya tetap beroperasi,” jelasnya.

Sebut saja Adhi Karya, masih memiliki piutang lebih dari Rp 2 triliun. Perusahaan ini masih punya potensi pendapatan yang belum tertagih dan sekitar 25 persen dari piutang itu berasal dari pihak berelasi.

“Jika piutang dari pihak berelasi, termasuk Pemerintah dan BUMN lain bisa segera cair, maka arus kas BUMN Karya akan membaik,” tuturnya.

Baca juga : Penyidikan Kasus Iklan BJB, KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru

Diketahui, rencana merger di­lakukan menjadi tiga perusahaan yang mencakup tiga klaster.

Terdiri dari Hutama Karya, Nindya Karya, dan Brantas Abi­praya untuk urusan di sektor jalan tol, non tol, bangunan institu­sional, dan komersial perumahan.

Kemudian, Wijaya Karya dan PT PP fokus pada proyek pelabuhan, bandara, hunian atau pe­rumahan, serta engineering pro­curement construction (EPC).

Terakhir, Adhi Karya, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya fokus pada proyek pembangunan infrastruktur air, rel, dan lainnya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.