RM.id Rakyat Merdeka - Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Prof. Wardana mengungkapkan riset penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) sudah dimulai UB sejak tahun 1980-an.
Saat itu, pihaknya bahkan mencampur etanol sebanyak 20-30 persen ke dalam BBM. Sehingga, menurut dia isu campuran etanol ke dalam BBM bukanlah hal baru dan sudah teruji keamanannya sejak lama.
“Kalau gasohol (gasoline alcohol) itu tahun 80-an, ya. Jadi waktu itu kita dapat dana besar dari BPPT, dari Pak Habibie. Tujuannya untuk menguji etanol 20 persen yang dicampur ke bensin,” ujar Prof. Wardana dalam forum diskusi bertajuk ‘Menakar Satu Tahun Kemandirian Energi: Janji dan Realisasi Pemerintahan Prabowo–Gibran’ yang digelar di Malang, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025).
Dia menjelaskan, riset tersebut didasari potensi besar Indonesia dalam memproduksi etanol dari singkong. Namun, program itu tidak berlanjut karena harga bahan bakar fosil di dalam negeri terlalu murah pada masa itu.
Kala itu, dia mengungkapkan penelitian dilakukan dengan dukungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah arahan B.J. Habibie. Namun kini, menurut Wardana, kondisi sudah berubah dan menjadikan program biofuel kembali relevan.
Baca juga : Pakar: Etanol Di BBM Pertamina Aman Dan Bermanfaat Bagi Lingkungan
“Sekarang kondisinya berbeda. Harga bahan bakar jadi mahal, dan kita sudah impor. Nah, idenya Pak Habibie waktu itu adalah mengganti bahan bakar dengan yang bersih, karena etanol itu bahan bakar yang bersih. Tapi ya itu tadi, karena dulu harga BBM kita murah, programnya tidak jalan,” jelasnya.
Prof. Wardana juga mengungkapkan hasil riset terbaru di UB yang menunjukkan bahwa campuran etanol dalam bahan bakar justru meningkatkan efisiensi dan kualitas pembakaran mesin. Sebab campuran etanol meningkat kadar oktan dalam BBM.
“Menurut hasil penelitian saya sekarang dengan mahasiswa S2, penambahan etanol justru meningkatkan kualitas bahan bakar. Jadi misalnya kita beli bahan bakar murah, lalu kita campur sendiri, kualitasnya bisa naik,” katanya.
Dari sisi kebijakan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM kini tengah menyiapkan mandatori E10 (etanol 10 persen) untuk bensin dan B50 (biodiesel 50 persen) untuk solar pada 2026.
Langkah ini, menurut Prof. Wardana, bisa mengurangi impor minyak hingga 10–20 persen, karena sebagian besar bahan bakar yang diimpor digunakan untuk transportasi.
Baca juga : HVAC 2025, Pemerintah Targetkan Bangunan Kurangi Emisi Hingga 37 Persen
“Dengan menaikkan campuran biofuel, hampir semua BBM yang kita impor itu untuk kendaraan. Jadi kalau kita pakai E10 atau B50, impor kita bisa turun 10 sampai 20 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UB, Andhyka Muttaqin menilai mandatori biofuel ini merupakan wujud nyata reformasi kebijakan energi yang lebih berorientasi lingkungan dan efisiensi. Namun dia mengingatkan pentingnya tahapan yang jelas agar kebijakan ini diterima masyarakat dan industri.
“Sebenarnya kayak kebijakan LPG 3 Kg itu kan bagus, cuma kan harusnya ada tahapan. Kalau kebijakan itu perlu ada tahapan, jadi biar masyarakat nggak kaget dan pemerintah nggak diserang,” ujar Andhyka.
Menurutnya, dengan komunikasi kebijakan yang terukur, masyarakat bisa memahami bahwa program B50 dan E10 bukan sekadar pencampuran bahan bakar, tapi bagian dari strategi besar menekan impor, menghemat devisa, dan memperluas pasar energi terbarukan.
Dari sisi ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai kebijakan biofuel ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk membangun rantai pasok energi yang mandiri.
Baca juga : Jakarta Masih Ibu Kota Negara Hingga 2028
Dia menegaskan, keberhasilan swasembada energi sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah menghubungkan sektor hulu dan hilir secara sinergis.
“Kalau dilihat di kuartal pertama, memang ada tanda-tanda ke arah sana (kemandirian energi). Secara progres sudah mulai terlihat hasilnya, meskipun tentu masih butuh waktu. Kalau di tahun pertama sudah bisa menghasilkan demikian, itu artinya ada arah yang benar,” kata Sri Wahyudi.
Dia juga menilai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi berbasis pertanian, seperti produksi bioetanol dari singkong dan tebu, akan membuka lapangan kerja baru di daerah. “Ini bisa jadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus menekan ketergantungan pada impor migas,” ujarnya.
Para akademisi sepakat bahwa arah kebijakan energi di bawah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kini mulai menapak jalur yang realistis dan ilmiah. Yaitu, berbasis riset, bertahap dalam implementasi, dan berpihak pada kemandirian nasional.
Dengan sinergi antara riset kampus dan kebijakan pemerintah, Indonesia diyakini mampu membangun ekosistem bioenergi yang kuat, bersih, dan menguntungkan bagi rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.