Dalam sebuah forum bisnis di Beijing, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, melontarkan pernyataan yang menggetarkan sekaligus mengundang tawa. “Potensi emas di Aceh enam kali lipat dari Papua,” ujarnya, dengan yakin.
Tak berhenti di situ, dalam forum resmi bersama Komisi II DPR, ia kembali menegaskan bahwa kekayaan alam Aceh, terutama migas, “cukup untuk membantu membayar utang negara”.
Ucapan itu sontak jadi bahan gurauan di media sosial dan warung kopi. Banyak yang menilai Mualem sedang berkhayal atau sekadar mengulang janji lama tentang Aceh sejahtera, Rp 1 juta per keluarga per bulan. Namun di balik tutur sederhananya, tersimpan peringatan serius: Aceh bukan miskin sumber daya, melainkan miskin pengelolaan.
Potensi Emas yang Tak Absurd
Secara geologis, klaim Mualem tidak sepenuhnya mengada-ada. Laporan Kementerian ESDM tahun 2023 mencatat, cadangan emas Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia di kawasan Grasberg mencapai sekitar 1.600 ton. Dengan harga emas dunia rata-rata 2.300 dolar AS per troy ounce (sekitar Rp 1,2 miliar per kilogram), nilainya menembus Rp1.920 triliun.
Sementara itu, jalur geologi Sumatran Gold Belt — sabuk emas yang membentang dari Aceh hingga Lampung — menyimpan formasi vulkanik Tersier dengan potensi endapan epitermal dan mesotermal yang luar biasa.
Wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidie, hingga Bener Meriah tercatat memiliki anomali emas berkadar tinggi. Data eksplorasi dari PT Emas Mineral Murni di Beutong saja menunjukkan cadangan 1,3 juta ons emas, 397 juta pon tembaga, dan 11 juta ons perak.
Baca juga : Jarang Duduk di Kantor, Purbaya Terus Keliling
Jika keseluruhan jalur mineralisasi Aceh dihitung secara konservatif, potensi bijih emas ekonomisnya bisa mencapai 8.000–10.000 ton, setara 400–500 ton emas murni dengan nilai sekitar Rp 500 triliun–Ro 600 triliun. Belum termasuk potensi logam tanah jarang (rare earth elements) yang mulai teridentifikasi di kawasan barat-selatan dan tengah Aceh.
Artinya, klaim Mualem memang hiperbolik, tetapi tetap punya dasar rasional — bahwa Aceh bukan hanya menyimpan emas di satu titik, melainkan dalam jaringan mineralisasi sepanjang ratusan kilometer.
Potensi Besar, Pengelolaan Kecil
Perbedaannya dengan Papua terletak pada kapasitas eksploitasi. Papua memiliki Freeport dengan teknologi tambang bawah tanah tercanggih di dunia, sementara Aceh hanya punya ribuan penambang rakyat bersenjatakan dulang dan palu.
Sebagian besar bekerja tanpa izin, tanpa teknologi, dan sebagian lain justru berhadapan dengan aparat. Inilah jurang yang sebenarnya: potensi besar, sistem pengelolaan kecil, dan kedaulatan yang belum berdaulat.
Pisau Cukur yang Tertahan
Pernyataan kedua Mualem tentang migas menyentuh isu yang lebih luas — soal kedaulatan ekonomi. Menurut SKK Migas, kawasan lepas pantai utara dan barat Aceh (Blok Andaman I, II, dan III) menyimpan potensi gas bumi hingga 12 triliun kaki kubik (TCF).
Baca juga : Demokrasi yang Tumpul
Dengan asumsi harga 6 dolar AS per MMBtu, nilainya setara 72 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.152 triliun. Ditambah cadangan minyak darat di Aceh Timur, Bireuen, dan Tamiang yang mencapai 300 juta barel, potensi itu menambah sekitar Rp 408 triliun.
Jika dikelola penuh dan adil sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, total potensi migas Aceh bisa menyumbang lebih dari Rp 1.000 triliun bagi perekonomian nasional. Angka itu cukup menunjukkan bahwa ucapan Mualem bukanlah khayalan.
Masalahnya, hingga kini Aceh belum benar-benar memanfaatkan kekhususan yang dimilikinya. Sejak dana Otonomi Khusus (Otsus) bergulir pada 2008, lebih dari Rp 100 triliun sudah digelontorkan. Namun tingkat kemiskinan Aceh masih berkisar di 14 persen, tertinggi di Sumatera. Rasio ketergantungan fiskal terhadap pusat mencapai 80 persen.
Dana besar tak menjelma menjadi industri, tak tumbuh menjadi teknologi, tak berubah menjadi lapangan kerja. Aceh seolah hidup di antara dua kenyataan: diberi kekayaan, tapi tak punya alat; diberi pisau, tapi tak tahu mengasahnya.
Sebagaimana gurauan Presiden Prabowo Subianto kepada Mualem, “Jenggotmu makin panjang”. Ungkapan itu sering dianggap lelucon, tapi di baliknya ada satire pahit: bahkan pisau cukur pun masih harus diimpor, sementara emas, gas, dan minyak di bawah tanah tak mampu memotong rantai kemiskinan di atas tanah.
Jalan Menuju Kedaulatan
Filsafat Aceh sejak masa Iskandar Muda berakar pada kemandirian ekonomi. Sejarawan Anthony Reid dan Denys Lombard mencatat, Aceh abad ke-17 adalah kerajaan maritim kuat karena menguasai perdagangan rempah dan emas di Selat Malaka. Sultan bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga regulator ekonomi. Aceh kala itu memahami, bahwa kemerdekaan sejati lahir dari kemampuan mengelola sumber daya sendiri.
Baca juga : Garuda Muda Menang Tapi Tumpul
Kini, dalam tubuh Republik, semangat itu mulai redup. Kekhususan Aceh tak boleh hanya berarti bendera dan qanun, tetapi harus diterjemahkan dalam kemampuan mengolah kekayaan bumi dan lautnya. Industrialisasi adalah jalan yang tak bisa ditunda. Tanpa hilirisasi mineral, Aceh akan terus menjadi eksportir bijih mentah dan importir kemiskinan.
Aceh membutuhkan laboratorium riset mineral, pusat pelatihan tambang rakyat, dan kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang benar-benar berpihak kepada penambang lokal. Ini bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan gerakan peradaban agar rakyat menjadi subjek, bukan korban eksploitasi.
Filosofi Aceh mengajarkan keseimbangan antara adat dan akal, iman dan kerja. Dalam konteks hari ini, itu berarti menambang dengan ilmu, mengolah dengan teknologi, dan mendistribusikan hasilnya dengan keadilan.
Kemandirian bukanlah mitos. Ia adalah pilihan politik dan moral. Dan jika Aceh berani menempuhnya, maka ucapan Mualem di Beijing kelak tak lagi terdengar sebagai candaan, melainkan deklarasi bahwa Aceh telah bangun — dan emasnya tak lagi tidur di tubuh republik ini.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.