RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai perjalanan kawasan industri sepanjang 2025 menjadi cermin dinamika ekonomi nasional yang terus bergerak, beradaptasi, dan menata strategi menghadapi persaingan global yang semakin ketat pada 2026.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan tahun 2025 merupakan fase konsolidasi besar bagi ekosistem kawasan industri Indonesia. Tidak hanya mencatat capaian investasi, tetapi juga menguji ketahanan dan kemampuan berbenah.
“Tahun ini menunjukkan bahwa kawasan industri bukan lagi sekadar lokasi pabrik. Kawasan industri adalah ekosistem masa depan, tempat teknologi, logistik, energi, dan talenta bertemu. Tahun 2025 menjadi fondasi untuk melangkah lebih cepat di 2026,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Sepanjang 2025, geliat investasi kembali menguat dengan masuknya investor dari Jepang, Singapura, China, Korea, Rusia, hingga sejumlah negara Eropa Timur. Minat investasi terutama mengarah pada sektor baterai dan kendaraan listrik (EV), logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta manufaktur berteknologi tinggi.
Baca juga : IKI Desember Capai 51,90, Industri Manufaktur Tetap Ekspansi
Sejumlah koridor industri utama seperti Kepulauan Riau (Batam–Bintan–Karimun), Jawa Barat (Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang), Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi magnet kunjungan investor, seiring meningkatnya kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan pemerintah.
Salah satu momen penting sepanjang tahun ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara HKI dan berbagai kementerian serta lembaga. Langkah tersebut dinilai menjadi titik balik dalam harmonisasi perencanaan kawasan industri, penyelesaian kendala tata ruang, serta percepatan legalitas kawasan yang selama ini menjadi persoalan mendasar.
Meski demikian, Ma’ruf mengakui masih terdapat tantangan besar yang membayangi pengembangan kawasan industri, terutama terkait tata ruang. Sejumlah kawasan industri, termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), masih terhambat penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) maupun Rencana Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).
“Tata ruang adalah urat nadi kawasan industri. Selama perizinan dasar belum sinkron, percepatan investasi akan selalu tertahan. Ini harus menjadi fokus penyelesaian lintas kementerian pada 2026,” tegasnya.
Baca juga : Gubernur Pramono Imbau Perayaan Tahun Baru 2026 Di Jakarta Tanpa Kembang Api
Selain tata ruang, kendala lain juga muncul dari ketersediaan utilitas dan infrastruktur dasar. Pasokan listrik dan gas bumi harga tertentu (HGBT) dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Beberapa kawasan industri juga masih menghadapi hambatan akses logistik yang berdampak pada biaya produksi dan efisiensi distribusi.
Di sisi lain, 2025 menandai fase penting transformasi kawasan industri menuju konsep digital dan hijau. Penerapan digital estate, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pemantauan kawasan, hingga integrasi perizinan melalui OSS berbasis risiko (OSS-RBA) menjadi langkah maju dalam modernisasi tata kelola kawasan industri.
Sepanjang tahun, HKI juga aktif mendorong pembentukan satuan tugas percepatan PSN dan kawasan industri prioritas RPJMN, memperluas fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), serta mengawal berbagai inisiatif lintas kementerian guna mempercepat penyelesaian hambatan di lapangan.
Pada level global, HKI terus membuka jalur kerja sama internasional dengan mitra dari Jepang, Rusia, China, hingga Singapura untuk memastikan kawasan industri Indonesia menjadi bagian penting dari rantai pasok global yang terus berkembang.
Baca juga : Penjualan Mobil Babak Belur, Industri Otomotif Masih Butuh Insentif
Memasuki 2026, HKI menyampaikan optimisme yang terukur seiring pergeseran rantai pasok global dan relokasi industri dari Asia Timur. Permintaan yang meningkat pada sektor manufaktur berteknologi tinggi dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia.
“Jika hambatan tata ruang dan utilitas dapat dituntaskan, 2026 berpotensi menjadi tahun percepatan investasi. Kawasan industri bisa menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen,” ujar Ma’ruf.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas.
HKI menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai jembatan, penyelaras, dan penggerak ekosistem kawasan industri melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, pengembang kawasan, dan investor internasional, guna mewujudkan kawasan industri yang terintegrasi, modern, berkelanjutan, dan siap menghadapi masa depan ekonomi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.