BREAKING NEWS
 

Menteri Maman: Serbuan Barang Impor, Penyaluran KUR Belum Optimal

Reporter : DWI ILHAMI
Editor : SRI NURGANINGSIH
Sabtu, 28 Februari 2026 12:24 WIB
Menteri UMKM Maman Abdurrahman di acara Diskusi Media Forum Wartawan UMKM(DM-FWUMKM) sekaligus buka puasa bersama yang bertajuk Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) malam. (Foto: Dok. Kementerian UMKM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut, penyebab belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adanya akses market (pasar) yang terdisrupsi oleh produk-produk impor.

Akibat maraknya produk impor tersebut seluruh upaya peningkatan kapasitas UMKM yang diberikan pemerintah menjadi tidak berjalan optimal.

“Mau dibantu sebagus apa pun, berbagai program mana pun, kalau pasar Indonesia ini masih becek, kotor, dan jorok (dipenuhi impor ilegal), UMKM bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual,” ucapnya dalam Diskusi Media Forum Wartawan UMKM(DM-FWUMKM) sekaligus buka puasa bersama yang bertajuk ‘Mengawal Momentum UMKM Naik Kelas di Tengah Rekor Penyaluran KUR’ di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) malam.

Tiap tahun, diakui Maman, plafon KUR dan penerima manfaat KUR jumlahnya selalu meningkat. Namun eskalasi kualitas naik kelasnya belumlah optimal.

Di tahun 2026 ini target penyaluran KUR sebesar Rp 295 triliun dengan debitur baru sebesar 1,37 juta.

Target ini meningkat dari tahun 2025 dengan realisasi Rp 270 triliun, penyaluran ke sektor produktif mencapai Rp 163,9 triliun.

Baca juga : Menteri Agama Titipkan Harapan Ramadan Bawa Kebaikan bagi PNM

“Permasalahan mendasar bukan terdapat pada saluran pembiayaan ataupun akses pada pendampingan (inkubasi) pada UMKM, melainkan pada akses pasar,” ujarnya.

Maman menegaskan, banjirnya produk impor ditambah produk impor ilegal inilah yang sebenarnya menjadi persoalan fundamental yang membuat UMKM sulit naik kelas.

“Untuk itu sudah saatnya permasalahan importasi yang begitu masif harus dilakukan pembatasan dengan melibatkan semua pihak," ujar Maman.

Maman mendorong adanya kebijakan terpadu lintas kementerian dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sterilisasi pasar domestik agar produk lokal kembali mendapatkan ruang.

Adsense

Dia juga menyinggung tingginya biaya layanan platform digital yang menjadi salah satu kanal utama pemasaran UMKM.

“Untuk itu kami terus mendorong kebijakan dengan lintas Kementerian/ Lembaga untuk amankan pasar domestik, agar intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa lebih optimal dampaknya,” katanya.

Baca juga : Dari Pakuan Pajajaran Ke Kebun Raya Bogor, Pesan Kepemimpinan Hijau

Ia mencatat bahwa kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional baru 19,4 persen, jauh dari target 25 persen.

“Kita mencatat hari ini kredit untuk UMKM selama ini baru mencapai 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi. Tahun ini kami ingin fokus perbaikan kredit di luar non-KUR,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan, tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia tidak hanya terkait impor, tetapi juga masalah pembiayaan yang serius.

Khusus untuk penyaluran KUR pada tahun 2025, Nailul menilai, realisasinya bukanlah rekor tertinggi, karena pada 2022 penyaluran KUR sempat mencapai angka yang lebih tinggi.

“Namun, KUR diakui memberikan dampak positif bagi meningkatnya aktivitas ekonomi dan kredit di desa-desa dimana 72,3 persen desa di Indonesia sudah terlayani oleh KUR,” ungkapnya.

Dia menyebut, penyaluran KUR yang masih berat ke sektor perdagangan dan kurang ke industri menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Ini berbeda dengan sektor pertokoan yang justru tumbuh tinggi.

Baca juga : Menteri Maman Ajak Perbankan Salurkan Pembiayaan ke UMKM Hingga 30 Persen

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyampaikan, realisasi penyaluran KUR masih jauh dari harapan dan menimbulkan sejumlah masalah bagi pelaku UMKM di lapangan.

Salah satu penyebab lambatnya penyerapan adalah ketatnya persyaratan administrasi, terutama soal agunan, meski aturan pemerintah menyatakan bahwa kredit di bawah Rp 100 juta tidak memerlukan jaminan.

Diketahui, DM-FWUMKM ini terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak. Meliputi PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Aqua, dan Shopee. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense