RM.id Rakyat Merdeka - Harga minyak dunia meroket tajam setelah perang meletus antara Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran pemerintah mencari sumber minyak alternatif guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Mengutip laporan pasar energi internasional, Senin (2/3/2026), harga minyak jenis Brent sempat melonjak lebih dari 13 persen hingga menembus 82 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, tertinggi sejak Januari 2025.
Setelah itu, harga bergerak fluktuatif di kisaran 78–80 dolar AS per barel.
Baca juga : Hadiri Pemakaman Try Sutrisno, Prabowo: Semoga Jadi Suri Teladan
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turut menguat dan diperdagangkan di atas 72 dolar AS per barel. Lonjakan harga dipicu kekhawatiran pasar atas potensi gangguan distribusi minyak dari kawasan Teluk, terutama setelah Iran menutup Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis tersebut dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Di tengah situasi tersebut, delapan negara anggota OPEC+ menggelar pertemuan virtual pada 1 Maret 2026 untuk meninjau kondisi dan prospek pasar minyak global. Pertemuan itu diikuti Arab Saudi, Rusia, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman.
Dalam pernyataan resminya, kedelapan negara tersebut menyepakati penyesuaian produksi sebesar 206 ribu barel per hari. “Penyesuaian ini akan diberlakukan mulai April,” tulis laman resmi OPEC, Senin (2/3/2026).
Dari dalam negeri, Airlangga mengatakan, pemerintah terus memantau dinamika geopolitik. Khususnya dampak gangguan distribusi minyak dunia di Selat Hormuz dan Laut Merah.
“Pertama tentu kalau (perang) Iran, sudah pasti yang terganggu adalah suplai minyak. Dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz terganggu, belum lagi Red Sea,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Airlangga mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi untuk memitigasi dampak langsung terhadap pasokan minyak dalam negeri. Menurut dia, Indonesia tidak hanya bergantung pada pasokan dari Timur Tengah.
Baca juga : Firman Soebagyo: Saya Takut, Barangnya Mangkrak Dan Mubazir
Melalui PT Pertamina (Persero), pemerintah telah menjalin kerja sama dengan perusahaan migas asal AS seperti ExxonMobil dan Chevron. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pengadaan energi dari negara non-Timur Tengah jika konflik berlangsung berkepanjangan.
“Pemerintah sudah punya nota kesepahaman untuk mendapatkan suplai dari negara non-Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah membuat MoU dengan Amerika Serikat,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengakui perang berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Namun, ia berharap tekanan tersebut tidak berlangsung lama seiring diversifikasi sumber pasokan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.