RM.id Rakyat Merdeka - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkuat sinergi pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap sebagai model pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan. Penguatan kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong optimalisasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah melalui kemitraan antara pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan kelompok Perhutanan Sosial (PS).
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara APHI dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang berlangsung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Selasa (3/3/2026).
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yayan Ruhyansyah mengatakan Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan MUK, khususnya pada komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Baca juga : Soal Banjir Garoga, PERHAPI Dorong Resolusi Berbasis Kajian Geospasial
“Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan MUK, terutama komoditas HHBK seperti kopi, cokelat, kapulaga, alpukat, pala, kemiri, dan jengkol yang sebagian sudah memasuki tahap hilirisasi dan dikelola oleh perhutanan sosial,” ujar Yayan.
Ia menjelaskan pengembangan MUK di Lampung diarahkan melalui pola agroforestri yang tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga mendorong peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui kemitraan antara pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan kelompok Perhutanan Sosial (PS).
Menurut dia, keberhasilan pengembangan MUK sangat ditentukan oleh produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Selain itu, diperlukan tata kelola pasar yang terbuka agar produk MUK memiliki kepastian akses pasar dan daya saing.
Baca juga : Andritany: Kemenangan di Ternate Buah Kerja Keras Persija
“Kunci keberhasilan MUK adalah produktivitas, kualitas, dan kontinuitas. Hilirisasi juga harus terintegrasi dalam areal PBPH dengan bermitra bersama PS agar rantai nilai dari hulu ke hilir dapat terbangun kuat,” katanya.
Yayan menambahkan, di Lampung pengembangan MUK telah berjalan pada tiga areal PBPH yang telah menerapkan skema tersebut. Selain itu, terdapat 451 kelompok Perhutanan Sosial dengan luas total mencapai 209.000 hektare yang melibatkan sekitar 95.000 kepala keluarga.
Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan bahwa lanskap MUK Lampung diharapkan dapat menjadi model pionir secara nasional.
Baca juga : Teken Perjanjian Dagang dengan AS, Luhut Pastikan Posisi RI Kuat
“Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang besar sebagai produsen kopi, kakao, dan lada, didukung infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai serta akses pasar yang kuat. Kami berharap lanskap MUK Lampung dapat menjadi pionir dan percontohan nasional,” ujar Soewarso.
Ia menambahkan, APHI bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendorong percepatan pengembangan MUK berbasis lanskap yang akan dijadikan sebagai proyek percontohan. Menurutnya, implementasi model tersebut memerlukan dukungan para pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun kelompok perhutanan sosial.
Soewarso menegaskan kolaborasi antara PBPH dan Perhutanan Sosial dalam kerangka MUK berbasis lanskap diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi hutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.