RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, meminta Pemerintah segera melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi anggaran dan penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga guna menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Potensi melebarnya defisit itu dikarena gejolak dunia belum reda. Dalam salah satu skenario, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan mencapai 86 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3 persen. Dalam kondisi ini, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen terhadap PDB.
Sementara pada skenario paling pesimistis, harga minyak dunia dapat menembus 115 dolar AS per barel, nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 17.500 per dolar AS, serta pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 5,2 persen. Dalam situasi tersebut, defisit anggaran berpotensi meningkat hingga 4,06 persen terhadap PDB.
Baca juga : Kampus Diminta Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah
Menanggapi hal tersebut, Arnod yang juga anggota Tripartit Nasional, mengusulkan Pemerintah perlu segera memperkuat langkah efisiensi anggaran serta memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah harus fokus pada program prioritas untuk masyarakat, menggeser program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih untuk direlokasi untuk menunjang produktivitas perekonomian demi mengatasi kebutuhan energi dan bahan pokok serta ketahanan subsidi kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Arnod, Senin (16/3/2026).
Ia juga menyoroti perlunya pengendalian belanja negara, termasuk pembatasan perjalanan dinas di kementerian dan lembaga agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen.
Baca juga : Pemda Diminta Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran
Selain itu, Arnod menilai koordinasi antarkementerian/lembaga perlu diperkuat “Jangan sampai masing-masing pejabat membawa agenda sendiri atau hanya melaporkan hal-hal yang baik kepada Presiden, sementara di lapangan masih banyak benturan kepentingan yang tidak sejalan dengan visi Presiden,” katanya.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Media Informasi (FSP PPMI KSPSI) itu juga menilai, efisiensi perlu dilakukan terhadap berbagai program Pemerintah yang dinilai kurang efektif atau membebani keuangan negara. “Program yang tidak efektif harus dievaluasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Arnod menekankan, Pemerintah juga perlu memperhatikan faktor ekonomi global seperti pergerakan harga minyak, inflasi, dan kondisi pasar saham untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mempertahankan kepercayaan investor.
Baca juga : Ini Jadwal FIFA Series di Jakarta, Timnas Debut di Bawah John Herdman
Ia mendorong Pemerintah memperluas peluang ekspor, memperkuat penggunaan produk dalam negeri, serta memastikan cadangan devisa dikelola secara produktif.
Selain efisiensi, lanjutnya, Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mencari peluang ekspor yang lebih besar, mencintai produk-produk Indonesia, menggerakkan UMKM, dan tidak menimbun dolar yang dapat mengakibatkan pelemahan rupiah dan memicu inflasi tinggi. "Dengan langkah tersebut kita dapat memperkuat ekonomi nasional sekaligus menjaga kepercayaan investor,” kata Arnod.
Arnod berharap, berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini dapat segera diselesaikan melalui kebijakan yang tepat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.