Jepang Lakukan Efisiensi Anggaran, Takaichi Bakal Potong Gaji Sendiri & Menteri

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memotong sejumlah bonus yang melekat pada gajinya dan para menteri kabinetnya.

Rencana ini bakal dibahas dan diketuk palu dalam rapat kabinet dan Diet Nasional (parlemen), Selasa (11/11/2025). Takaichi berencana merevisi undang-undang tentang remunerasi pegawai negeri untuk memotong gaji para anggota Kabinet, termasuk dirinya sendiri.

Mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal (LDP), Partai Inovasi Jepang (JIP)— atau dikenal sebagai Nippon Ishin no Kai — juga mendesak reformasi untuk mengurangi hak istimewa anggota parlemen.

"Kami akan membahas revisi undang-undang agar gaji menteri tidak jauh lebih tinggi dari anggota parlemen," ujar Takaichi dikutip Japan Times, Minggu (9/11/2025).

Baca juga : Kembangkan Inovasi Pertanian Digital, Kemkomdigi Buka Garuda Spark Di Medan

Pemerintah sedang mempertimbangkan bahwa tunjangan tambahan untuk PM dan menteri kabinet tidak akan diberikan untuk sementara waktu. 

Menurut Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, saat ini anggota parlemen menerima gaji bulanan sebesar 1,294 juta yen atau sekitar Rp 140,7 juta. Sementara, PM menerima gaji sebesar 1,152 juta yen (Rp 125,2 juta) dan menteri kabinet menerima gaji sebesar 489 ribu yen (Rp 53 juta). 

Rencananya, sebagai bagian dari reformasi administrasi dan fiskal, Takaichi akan mengembalikan 30 persen gaji bulanan dan para menteri Kabinet menerima pemotongan gaji sebesar 20 persen. Hal ini secara efektif mengurangi tunjangan tambahan hingga 390 ribu yen (Rp 42,4 juta) untuk Perdana Menteri dan 110 ribu yen (Rp 11,9 juta) untuk para menteri. 

Salah satu pemimpin JIP Fumitake Fujita memuji rencana PM wanita pertama Negeri Sakura itu.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Imbas Pemotongan DBH, DPRD Minta Bansos Lansia Dipertahankan

"Ini mencerminkan kesediaan Perdana Menteri melakukan reformasi yang tidak bisa kami lakukan sendirian," aku Fujita di akun media sosial X pribadinya, Jumat (7/11/2025).

Sementara, beberapa pihak tidak begitu antusias menyambut gagasan ini. Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat Yuichiro Tamaki mengkritik rencana pemotongan gaji tersebut sebagai pola pikir yang bakal menyebabkan deflasi dan penurunan daya beli.

"Saya tidak begitu setuju. Ini akan memperlambat pertumbuh­an ekonomi," keluhnya.  

Siapkan Stimulus

Takaichi juga menyiapkan paket stimulus ekonomi baru yang mencakup pemotongan pajak dan dukungan investasi untuk 17 sektor strategis, termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor. 

Baca juga : Pemerintah Gencarkan Efisiensi Anggaran untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

Dikutip Nikkei, Sabtu (8/11/2025), paket stimulus itu bertujuan untuk memperkuat industri domestik dan menjaga daya saing di tengah tekanan global. Langkah ini akan menjadi kebijakan ekonomi besar pertama Takaichi sejak menjabat bulan lalu.

Beberapa dari 17 sektor sebagai prio­ritas investasi meliputi semikonduktor, pembuatan kapal, kedirgantaraan dan industri pertahanan.

Pemerintah juga berencana menyediakan alokasi anggaran jangka panjang agar kebijakan ekonomi lebih terprediksi dan memberi kepastian bagi investor. Mereka menyiapkan skema pajak yang memungkinkan perusahaan mengurangi sebagian belanja modal, seperti pembelian mesin atau pembangunan pabrik, dari pajak perusahaan yang harus dibayar. 

Rencana tersebut menandai pergeseran arah kebijakan. Sebelumnya, fokus utama Pemerintah lebih banyak tertuju pada dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Dalam rancangan baru, insentif akan berlaku bagi semua perusahaan tanpa membedakan skala bisnis. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.