RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, menyampaikan pandangannya terkait rencana kebijakan Work From Anywhere (WFA) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta yang direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2026.
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum komunikasi anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, sebagai bagian dari masukan menjelang rapat koordinasi tingkat menteri bidang ekonomi.
Arnod menilai, kebijakan WFA perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan implementasinya tidak berdampak pada produktivitas kerja.
Menurutnya, dengan jumlah hari libur yang sudah ada, penerapan WFA perlu dipertimbangkan secara matang.
“WFA ini perlu dihitung secara cermat dampaknya, terutama jika diterapkan secara rutin. Hal ini penting agar tidak memengaruhi efektivitas kerja di berbagai sektor,” ujar Arnod, di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Baca juga : Prabowo Paparkan Sebab Pangkas Anggaran Tak Produktif: Kalau Tidak, Jadi Korupsi
Ia menyampaikan, apabila kebijakan tersebut diterapkan pada sektor swasta, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan masing-masing sektor.
Selain itu, Arnod juga mengemukakan alternatif kebijakan, seperti mendorong penggunaan transportasi umum pada hari tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memberikan manfaat dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mengurangi polusi.
Dalam konteks ekonomi global yang dinamis, Arnod menekankan pentingnya upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ia mendorong pemerintah untuk terus membuka peluang pasar ekspor baru.
“Perlu ada upaya berkelanjutan dalam mencari peluang pasar ekspor agar pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja tetap terjaga,” tuturnya.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI Gelombang Kedua Dari Iran
Ia juga mengingatkan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan valuta asing.
Di sisi lain, Arnod menilai penerapan WFA di kalangan ASN perlu diatur secara baik agar tidak memengaruhi kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, diperlukan mekanisme pengawasan yang memadai untuk menjaga standar layanan kepada masyarakat.
Arnod turut menyoroti pentingnya efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pemerintah dan pemangku kepentingan.
Ia menilai, pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal.
Baca juga : Pramono Minta Pemkot Depok Bangun Halte Transjabodetabek Yang Mumpuni
Selain itu, efisiensi juga dinilai perlu diterapkan dalam berbagai kegiatan, termasuk kunjungan kerja ke luar negeri, agar lebih selektif dan memberikan manfaat yang optimal.
Pemerintah dijadwalkan akan membahas kebijakan WFA dalam rapat koordinasi tingkat menteri bidang ekonomi sebelum menetapkan aturan resmi melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagai penutup, Arnod mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penguatan ekonomi nasional, antara lain melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta upaya mendorong penciptaan lapangan kerja.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.