RM.id Rakyat Merdeka - Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat–Israel serta gangguan di jalur strategis Selat Hormuz, mulai berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.
Imbasnya, harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia mengalami penyesuaian secara bertahap.
Ekonom Universitas Airlangga Wisnu Wibowo, menilai kenaikan tersebut merupakan konsekuensi logis karena mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti harga pasar internasional.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi dari skema yang berbasis harga global,” ujar Wisnu, Senin (30/3/2026).
Wisnu mencatat, pada periode Februari hingga Maret 2026, sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter. Pertamax Green (RON 95) meningkat dari Rp12.450 menjadi Rp12.900 per liter, sementara Pertamax Turbo naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.
Baca juga : Krisis Minyak Global, Kenaikan BBM Dinilai Wajar Jaga APBN
Untuk jenis solar non-subsidi, Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Adapun BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih ditahan masing-masing di level Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
Wisnu memprediksi kenaikan harga BBM non-subsidi masih berada dalam batas moderat, yakni di kisaran 5–10 persen. “Saya perkirakan kenaikannya masih di bawah 10 persen,” katanya.
Dia menjelaskan, penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada tren harga minyak dunia, terutama indikator Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus sebagai lembaga penentu harga komoditas global.
Selain itu, kebijakan harga juga merujuk pada formula dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, serta komponen pajak.
Baca juga : Bahlil-Purbaya Jaga Harga BBM Subsidi Tak Naik Di Tengah Krisis Energi
“Variabel harga acuan dan kurs sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian harga di tingkat eceran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wisnu menuturkan badan usaha memiliki kewenangan dalam menetapkan harga jual BBM non-subsidi, dengan tetap melaporkannya kepada Pemerintah. Skema ini dinilai membuat harga lebih mencerminkan kondisi pasar sekaligus mendorong konsumsi energi yang lebih rasional, khususnya bagi masyarakat mampu.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus di atas 100 dolar AS per barel turut memberi tekanan terhadap fiskal negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban APBN hingga Rp6,7 triliun.
Meski demikian, Pemerintah diperkirakan belum akan menaikkan harga BBM secara luas, terutama untuk jenis bersubsidi. Penyesuaian harga disebut masih menjadi opsi terakhir jika tekanan fiskal semakin berat.
Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara juga telah menaikkan harga BBM sejak akhir Februari 2026. Negara dengan mekanisme pasar penuh seperti Thailand dan Vietnam mengalami lonjakan lebih tajam, terutama pada jenis solar yang berkaitan langsung dengan sektor logistik dan industri.
Baca juga : Ekonom: Stimulus Lebaran Tepat, Daya Beli Masyarakat Terjaga
Sementara itu, Malaysia yang masih memberikan subsidi besar relatif mampu menahan kenaikan harga. Di sisi lain, Singapura mencatat harga BBM tertinggi di kawasan karena tidak menerapkan subsidi serta membebankan pajak energi yang tinggi.
Perbandingan tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang relatif stabil di tengah tekanan global. Kenaikan BBM non-subsidi masih tergolong moderat, sementara BBM bersubsidi tetap menjadi bantalan utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.