RM.id Rakyat Merdeka - Peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin krusial dalam menopang ekonomi daerah, seiring meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jumat (17/4/2026).
Seminar bertema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” ini menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode II Tahun XXXVI-2026. Kegiatan ini dihadiri jajaran direksi BPD dari seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang bertindak sebagai keynote speaker, menegaskan bahwa BPD merupakan indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan jumlah penduduk Jawa Tengah yang mendekati 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam meningkatkan ekonomi daerah. Namun, kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya.
Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran dari pemerintah pusat dinilai belum mencukupi, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama melalui investasi.
“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang oleh investasi. Karena itu, kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,” tegasnya.
Baca juga : BPD Didorong Jadi Orkestrator Ekonomi Daerah, Bukan Sekadar Penyalur Dana
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang terintegrasi. “Persoalan daerah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus dilakukan bersama-sama dan saling mendukung,” katanya.
Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo menyampaikan, BPD perlu bertransformasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.
Menurut Agus, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, sekaligus penggerak ekonomi regional melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif.
Ia menilai, kedekatan BPD dengan pemerintah daerah serta pemahaman terhadap karakter ekonomi lokal menjadi keunggulan tersendiri.
Untuk itu, inovasi pembiayaan—termasuk skema pinjaman daerah—perlu dioptimalkan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” ujarnya.
Baca juga : Didukung HGI, Turnamen Domino Bupati Cup II Dongkrak Ekonomi Sidrap
Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko menilai, penurunan TKD justru menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan, tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.
“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.
“Jika kita bersatu, tidak ada proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” tegasnya.
Baca juga : Menkop: Sinergi MES Dan Kopdes Merah Putih Jadi Prioritas Ekonomi Syariah
Ia berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional.
Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, yang memaparkan materi “Delapan Program Prioritas Nasional dan Evaluasi Kinerja Daerah”.
Selain itu, Kepala Subdirektorat Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Siti Chomzah, membahas “Pengalihan TKD ke Belanja Pusat untuk Program Prioritas agar Efektif dan Berdampak”. Sementara itu, Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto, menyampaikan perspektif bertajuk “Mengatur Ulang Kehati-hatian: BPD, BMPK, dan Dilema Fiskal Daerah”.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode II Tahun XXXVI-2026 yang sebelumnya diawali dengan penyegelan alat undian, serta gala dinner dan expo di Surakarta.
Puncak acara undian Tabungan Simpeda dengan total hadiah Rp3 miliar dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/4/2026) malam di Ballroom Hotel Alila Surakarta, dengan penampilan Ari Lasso dan Maliq & D’Essentials.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.