RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat melalui dukungan pendanaan serta penguatan kelembagaan petani.
Upaya tersebut disampaikan dalam Workshop Percepatan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat yang diselenggarakan GPPI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (28/4/2026).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil menyatakan, kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi nasional, sekaligus menjadi penopang devisa negara.
“Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit dunia dengan produksi mencapai 53,6 juta ton pada 2025,” ujar Ali Jamil dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Iim Mucharam.
Baca juga : DPR Dukung Moratorium Pengiriman PMI Ke Timteng
Menurut dia, meski sektor sawit memberikan kontribusi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan, berbagai isu negatif masih menjadi tantangan dalam memperkuat posisi sawit sebagai komoditas berkelanjutan di pasar global.
Untuk itu, pemerintah melalui Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi ISPO yang memperluas kewajiban sertifikasi pada sektor hulu, hilir, hingga bioenergi.
“ISPO menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global,” kata Ali Jamil.
Ia menambahkan, hingga kini implementasi ISPO menunjukkan tren positif dengan lebih dari 7,5 juta hektare lahan telah tersertifikasi. Namun demikian, tantangan berikutnya adalah memperluas cakupan sertifikasi, khususnya pada pekebun rakyat.
Baca juga : Perempuan Tangguh Sumatra Utara: Dari Kakao hingga Baronang
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan BPDP memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan sertifikasi ISPO melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Program tersebut mencakup pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), penyusunan dokumen lingkungan, pelatihan Internal Control System (ICS), pendampingan, hingga proses sertifikasi dan penilikan.
“Pekebun dapat mengajukan pembiayaan sertifikasi ISPO melalui kelembagaan pekebun. Mereka yang berhasil tersertifikasi akan mendapatkan prioritas akses program lain seperti Peremajaan Sawit Rakyat,” ujar Normansyah.
Ia menambahkan, BPDP telah membentuk tim percepatan sertifikasi ISPO pekebun yang bertugas melakukan koordinasi lintas instansi, menyusun langkah teknis percepatan penyaluran dana, memetakan kebutuhan dukungan regulasi dan kelembagaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan.
Baca juga : Peruri Salurkan Bantuan Pendidikan Untui Yayasan Puri Artha Karawang
Sementara itu, Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menilai rendahnya capaian sertifikasi ISPO pada petani menjadi tantangan utama dalam rantai pasok sawit berkelanjutan.
“Percepatan sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa selain tuntutan sertifikasi ISPO dan RSPO, pasar global kini mulai mengarah pada penerapan konsep pertanian regeneratif yang menekankan pengelolaan limbah untuk meningkatkan produktivitas.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, industri, dan organisasi internasional guna merumuskan langkah konkret percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.