RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah berusaha menjaga ekonomi tetap stabil dan kondusif di tengah kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya, dengan menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 118,7 triliun untuk menjaga harga Pertalite dan Pertamax tidak naik.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi tersebut tumbuh 266,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam dampak gejolak harga energi global terhadap perekonomian domestik.
“Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP (Indonesia Crude Price), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG (Liquefied Petroleum Gas), dan listrik,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN KiTa yang dikutip di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dari total Rp 118,7 triliun tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp 52,2 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp 66,5 triliun. Kenaikan ini juga dipengaruhi dinamika harga minyak dunia yang masih fluktuatif akibat situasi geopolitik global.
Di sisi konsumsi, peningkatan penggunaan energi mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Realisasi subsidi BBM mencapai 3,17 juta kiloliter atau naik 9,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 2,90 juta kiloliter.
Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram (Kg) mencapai 1.419 juta kilogram atau meningkat 3,8 persen secara tahunan. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga bertambah 2,4 persen menjadi 42,9 juta pelanggan per Maret 2026.
Baca juga : Neraca Dagang Surplus, Ekspor Turun, Impor Naik
Program subsidi di sektor lain turut menunjukkan tren positif. Penyaluran pupuk bersubsidi meningkat 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton, sedangkan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) naik 8,9 persen menjadi 1,1 juta debitur.
Kemenkeu menegaskan, kebijakan menahan harga BBM merupakan langkah strategis yang didasarkan pada pengalaman menghadapi lonjakan harga energi global sebelumnya, termasuk saat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Pertamina juga tetap menahan harga BBM subsidi Pertalite dan Bio Solar di tengah melonjaknya harga minyak dunia untuk menjaga daya beli. Sementara harga BBM nonsubsidi, kecuali Pertamax dan Pertamax Green, dilakukan penyesuaian per Senin (4/5/2026).
Berdasarkan data PT Pertamina (Persero) per Senin (4/5/2026), harga Pertamax Turbo (RON 98) di wilayah Jabodetabek naik menjadi Rp 19.900 per liter dari sebelumnya Rp 19.400 per liter. Harga Dexlite (CN 51) meningkat menjadi Rp 26.000 per liter dari Rp 23.600 per liter, sementara Pertamina Dex (CN 53) naik menjadi Rp 27.900 per liter dari Rp 23.900 per liter.
Harga Pertamax tetap bertahan di Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green di Rp 12.900 per liter. Untuk Pertalite dipatok Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, harga produk olahan di pasar internasional, serta nilai tukar rupiah.
Baca juga : Trump Janji Bebaskan Kapal Yang Disandera Di Selat Hormuz
“Sebagai BUMN, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat serta stabilitas nasional,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, harga BBM subsidi dan LPG akan tetap dijaga hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Insyaallah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk LPG. Itu kita jaga,” ujar Bahlil.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan ketergantungan impor energi. Kebutuhan domestik saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) baru sekitar 605 ribu barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong optimalisasi sumur migas, termasuk mengaktifkan kembali sumur idle melalui dukungan teknologi dan insentif investasi.
Bahlil mengungkapkan, dari puluhan ribu sumur yang ada, jumlah yang aktif masih terbatas sehingga pemerintah terus mendorong peningkatan produksi. Selain itu, eksplorasi wilayah kerja baru juga terus dilakukan, termasuk potensi cadangan gas di Kalimantan Timur. Di sektor hilir, program biodiesel menunjukkan capaian positif, bahkan pada 2026 Indonesia tidak lagi melakukan impor solar.
Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program mandatory E20 yang ditargetkan berjalan pada 2028 guna mengurangi ketergantungan impor energi.
Baca juga : Panas Makkah Kian Terik, Jemaah Lansia Banyak Yang Kelelahan
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai, langkah pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi merupakan upaya nyata menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.
Menurut dia, langkah diplomasi energi yang dilakukan pemerintah, termasuk menjajaki kerja sama dengan negara produsen minyak, menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga dalam negeri.
“Di saat harga minyak dunia naik, hanya di Indonesia harga BBM bersubsidi tetap dijaga. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai dukungan pemerintah seperti subsidi energi, bantuan sosial, hingga pembiayaan usaha menunjukkan komitmen kuat negara dalam melindungi masyarakat. “Bukan ratusan juta atau miliar, melainkan ratusan triliun yang digelontorkan untuk menjaga rakyat,” ujar dia. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.