RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan pelebaran defisit APBN di kuartal I 2026, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat perputaran ekonomi melalui percepatan belanja negara sejak awal tahun.
Dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng yang tayang Rabu (10/6/2026), Dony menjelaskan bahwa defisit yang melebar pada awal tahun telah dirancang sejak awal sebagai konsekuensi dari perubahan pola belanja pemerintah.
"Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design. Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Dony, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Sebagai catatan, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN per akhir Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut menjadi perhatian karena biasanya APBN masih mencatat surplus pada awal tahun. Sejumlah ekonom pun menilai kondisi itu sebagai sinyal kewaspadaan terhadap kesehatan fiskal.
Namun, menurut Dony, selama bertahun-tahun pola belanja pemerintah cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran sehingga dampak ekonominya hanya dirasakan dalam waktu singkat.
“Dulu itu bulan November, Desember dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” jelasnya.
Baca juga : Pertamina Pastikan Stok Pertalite Tersedia
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Dony, sengaja mengubah pola tersebut dengan mengoptimalkan belanja sejak awal tahun agar efek penggandanya (multiplier effect) dapat dirasakan lebih lama sepanjang tahun.
Akibatnya, pengeluaran negara muncul lebih dulu, sementara penerimaan belum masuk secara optimal sehingga posisi defisit pada kuartal pertama terlihat lebih lebar. Untuk menjelaskan konsep tersebut, Dony memberikan ilustrasi sederhana.
“Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penerimaan negara mulai menunjukkan tren positif pada kuartal kedua.
“Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” katanya.
Dony juga menepis kekhawatiran bahwa percepatan belanja akan membuat utang pemerintah membengkak dan memperburuk kondisi fiskal.
Menurutnya, ruang belanja pemerintah telah dibatasi secara ketat melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR serta aturan mengenai batas defisit.
Baca juga : Fajar Nugra Rasakan Ketegangan Tak Biasa di Film Pemikat Jiwa
“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa yang terpenting bukan sekadar besarnya belanja, melainkan kualitas penggunaannya agar produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Dony mencontohkan pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dony juga menanggapi pandangan yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Menurutnya, terdapat kesalahpahaman dalam membaca struktur pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto.
Dari keempat komponen tersebut, konsumsi rumah tangga dan ekspor neto bersifat lebih pasif karena sangat bergantung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
Sementara itu, pemerintah memiliki dua instrumen aktif untuk mendorong pertumbuhan, yaitu mempercepat investasi dan melakukan belanja produktif untuk membangun infrastruktur pendukung.
“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah, itu pasti. Contohnya China, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah,” ujarnya.
Menurut Dony, Indonesia justru tergolong konservatif dalam pengelolaan fiskal karena memiliki batas maksimal defisit sebesar 3 persen terhadap PDB.
“Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi,” tutup Dony.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.