Tren angka perceraian di Indonesia yang mencapai 463.654 kasus pada 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realitas bahwa jutaan anak kini berpindah dalam struktur keluarga baru, namun di saat yang sama, literasi finansial mengenai perlindungan hak ekonomi dalam keluarga blended masih tertinggal jauh di balik laju disrupsi sosial tersebut. Meski banyak keluarga sambung berhasil melakukan integrasi emosional, lebih dari 60% konflik domestik yang berujung pada gugatan di Pengadilan Agama berakar pada ketidakjelasan distribusi aset dan tanggung jawab ekonomi terhadap anak bawaan. Kondisi ini menciptakan celah kesenjangan kesejahteraan yang membahayakan stabilitas masa depan anak-anak tersebut.
Secara statistik, beban finansial keluarga sambung meningkat sekitar 30% dibandingkan keluarga inti, terutama terkait alokasi pendidikan dan kesehatan yang sering kali tidak terencana dengan matang dalam struktur aset gabungan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkali-kali menekankan bahwa ketahanan keluarga adalah fondasi utama ekonomi nasional, namun belum ada instrumen formal yang memandu keluarga blended untuk memisahkan harta gono-gini lama dengan kewajiban nafkah baru. Ketiadaan struktur ini menyebabkan 45% keluarga sambung mengalami penurunan profil risiko keuangan dalam lima tahun pertama pernikahan.
Baca juga : Persatuan Indonesia Hadirkan Ruang Belajar Dan Pelatihan Gratis untuk Anak Muda
Persoalan ini semakin tajam ketika kita melihat data kepemilikan aset yang mayoritas masih mengandalkan sistem konvensional. Sistem hukum waris umum sering kali tidak mengakomodasi hak anak bawaan tanpa hubungan darah langsung, yang memicu potensi diskriminasi ekonomi. Padahal, jika kita mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi keuangan syariah yang tumbuh sekitar 10-15% per tahun seharusnya bisa menjadi ruang aman. Sayangnya, mayoritas keluarga blended terjebak pada pola konsumsi yang tidak terstruktur, di mana aset sering tercampur aduk (commingling assets), sehingga ketika terjadi konflik, pemisahan hak menjadi mustahil dilakukan secara objektif.
Di sinilah letak kegagalan sistemik kita. Institusi keuangan dan perbankan di Indonesia masih cenderung memperlakukan keluarga sebagai entitas monolitik. Kita mengabaikan fakta bahwa keluarga blended adalah unit ekonomi yang membutuhkan manajemen risiko kompleks. Pentingnya literasi keuangan dalam menjaga ketahanan ekonomi domestik, sudah saatnya kita mentransformasikan pandangan bahwa literasi keuangan syariah bukan sekadar memilih produk bank, melainkan membangun financial architecture yang adil di dalam rumah tangga untuk mencegah disintegrasi sosial akibat sengketa harta.
Baca juga : Di Balik Riuh Final PFL, Ada Syukur Nasabah PNM yang Berjuang untuk Keluarga
Untuk mengevaluasi hal ini, kita harus menciptakan mekanisme baru: Blended Family Islamic Financial Planning (BFIFP). Kita harus berhenti mengandalkan pembagian waris konvensional yang kaku. Inovasi yang diperlukan adalah penggunaan Hibah bersyarat atau Waqf produktif khusus untuk anak bawaan. Data menunjukkan bahwa keluarga yang menggunakan instrumen Hibah terukur memiliki tingkat konflik internal 40% lebih rendah dibanding mereka yang hanya mengandalkan wasiat verbal. Dengan memisahkan aset pre-nuptial melalui akad Musyarakah atau Hibah di awal pernikahan, keluarga dapat memproteksi hak anak bawaan sekaligus menjaga keharmonisan dengan pasangan baru.
Sebagai terobosan solutif, diperlukan kebijakan integrasi "Akad Keuangan Keluarga" dalam proses pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kita harus mendorong sertifikasi perencana keuangan syariah yang spesialis dalam tata kelola keluarga blended. Negara harus hadir dengan regulasi yang mempermudah pengikatan aset untuk anak sambung tanpa melanggar prinsip faraid, namun memberikan perlindungan hukum yang kuat. Jika setiap keluarga sambung mulai menerapkan pemisahan ledger (catatan) keuangan berbasis syariah yang transparan sejak tahun pertama, kita bisa memitigasi risiko sengketa ekonomi hingga 70%. Langkah ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang menjaga martabat setiap anak dalam keluarga sambung agar tetap mendapatkan hak pendidikan dan penghidupan yang layak di masa depan.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.