Ahli Gizi: MBG Efektif Putus Rantai Stunting dan Kerentanan Ekonomi Keluarga

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberikan dampak luas bagi jutaan anak Indonesia.

Selain menjadi solusi pemenuhan gizi di sekolah, program ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan stunting dan kerentanan ekonomi keluarga yang saling berkaitan.

Ahli Gizi IPB sekaligus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB Departemen Gizi, Lesda Lybaws, M.Gz., mengatakan stunting merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari asupan gizi, kondisi ekonomi keluarga, hingga sanitasi yang buruk.

"Masalah stunting di Indonesia layaknya fenomena gunung es yang memiliki akar multidimensional, mulai dari asupan makanan, kondisi ekonomi keluarga, hingga buruknya sanitasi yang memicu infeksi berulang pada anak,” ujar Lesda, Jumat (29/5/2026). 

Menurutnya, MBG hadir sebagai solusi yang mampu memutus rantai persoalan tersebut secara lebih komprehensif.

Saat ini, sasaran program tidak hanya mencakup anak usia sekolah, tetapi juga kelompok 3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil untuk mendukung periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Senada dengan itu, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Tri Nuryanti, menilai MBG juga berperan sebagai jembatan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga rentan.

Baca juga : Gubernur Fakhiri Bangun Koperasi Merah Putih untuk Gerakkan Ekonomi Kampung

Ia mengungkapkan, masih terdapat 81 kabupaten dan kota yang tergolong rentan rawan pangan. Di wilayah tersebut, keluarga prasejahtera kerap mengalokasikan hingga 65 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.

“Ketika ada jembatan keterjangkauan bernama MBG, beban pengeluaran pangan orang tua otomatis berkurang secara signifikan. Program ini sangat efektif untuk menangani kerawanan pangan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga karena sisa pendapatan dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan maupun kesehatan lainnya,” kata Tri.

Menurutnya, MBG membantu memperbaiki struktur ekonomi keluarga prasejahtera yang selama ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat tingginya biaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Meski memiliki tujuan besar, para pakar menilai pelaksanaan MBG tetap perlu terus dikawal agar kualitas layanan di lapangan semakin baik.

Lesda mengapresiasi langkah pemerintah yang terus memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis di dapur umum guna meminimalkan risiko keamanan pangan.

“Prinsip dasarnya, makanan yang didistribusikan harus terjamin halal, aman, dan memberikan dampak yang baik. Evaluasi yang terus berjalan membuat program MBG semakin matang dan lebih baik,” ujarnya.

Salah satu contoh pengawasan dilakukan di Provinsi Gorontalo, yang saat ini memiliki 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga : ASEAN-Australia Sinergi Perkuat Ketahanan Ekonomi Di Kawasan

Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan pengawasan ketat terhadap operasional dapur, termasuk terkait pengelolaan limbah dan kualitas bahan baku.

Koordinator SPPG Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, mengatakan pihaknya tidak ragu menghentikan operasional dapur yang melanggar standar.

“Pernah ditemukan roti yang sudah mulai berjamur. Itu langsung kami laporkan kepada pimpinan dan operasional dapur saat itu juga dihentikan. Artinya, itu murni pelanggaran SOP,” tegas Zulkifli.

Namun demikian, ia menilai setiap temuan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Tidak ada yang sempurna. Di lapangan tentu masih ada kekurangan. Namun, semua itu menjadi pembelajaran agar pelayanan ke depan semakin baik,” jelasnya.

Selain pengawasan mutu, pemerintah juga menerapkan batas radius distribusi maksimal lima kilometer agar makanan dapat diterima dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

Program MBG juga mulai terintegrasi dengan pemberdayaan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Baca juga : Purbaya Jelaskan Perbedaan Kekuatan Ekonomi RI 2026 dengan 1998

Bapanas memastikan, setiap wilayah dapat menyusun menu berdasarkan potensi pangan lokal masing-masing.

Seluruh bahan baku yang digunakan juga diawasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk memastikan bebas dari residu pestisida maupun bahan pengawet berbahaya.

Di Kabupaten Gorontalo, misalnya, dapur MBG telah mulai menyerap jagung hasil panen petani setempat.

Selain itu, kerja sama dengan Dinas Perikanan juga dilakukan untuk memasok ikan tuna fillet hasil tangkapan nelayan lokal sebagai sumber protein utama.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Namun juga, memperkuat kemandirian pangan nasional, memberdayakan ekonomi lokal, serta mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 yang sehat dan berdaya saing global.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.