RM.id Rakyat Merdeka - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah memastikan ikan dan produk kelautan menjadi bagian utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki potensi besar untuk membangun budaya konsumsi ikan sejak dini melalui anak-anak usia sekolah.
Menurut Dani, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data FAO tahun 2020, konsumsi ikan Indonesia mencapai 44,4 kilogram per kapita per tahun, lebih rendah dibandingkan Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar.
Sementara data Our World in Data tahun 2023 menunjukkan konsumsi ikan Indonesia sebesar 40,42 kilogram per kapita, masih di bawah Malaysia yang mencapai 51,03 kilogram per kapita. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat capaian Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) nasional pada 2025 sebesar 26,08 kilogram per kapita per tahun.
“Mengonsumsi ikan harus menjadi rutinitas keseharian masyarakat Indonesia. Program MBG menjadi cara terbaik untuk mengenalkan konsumsi ikan kepada anak sejak usia dini sehingga ke depan menjadi kebiasaan yang baik. Selain meningkatkan kualitas gizi, langkah ini juga dapat membantu menurunkan malnutrisi dan menekan angka stunting,” kata Dani dalam keterangannya, Minggu (22/6/2026).
Dani menilai peningkatan konsumsi ikan melalui MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi sektor perikanan nasional.
Baca juga : Pemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi
Namun, berdasarkan temuan KNTI di sejumlah daerah pesisir, pemanfaatan hasil perikanan dalam pelaksanaan MBG masih sangat minim. Bahkan, di beberapa wilayah pesisir tidak ditemukan menu ikan maupun produk kelautan lainnya dalam paket makanan yang disajikan.
“Padahal MBG sejak awal dirancang sebagai program yang memanfaatkan bahan pangan lokal. Berdasarkan temuan KNTI, di sejumlah daerah pesisir justru tidak ditemukan menu ikan atau hasil perikanan dan kelautan lainnya seperti rumput laut dalam paket makanan yang diberikan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KNTI mengusulkan sejumlah langkah perbaikan tata kelola rantai pasok sektor perikanan agar hasil tangkapan nelayan dan produk budidaya dapat terserap lebih optimal dalam program MBG.
Pertama, KNTI meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah ketentuan teknis yang dinilai menghambat masuknya produk perikanan ke dalam rantai pasok MBG, termasuk Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 3 Tahun 2026 yang tidak memperkenankan penggunaan produk beku (frozen) dalam penyediaan bahan pangan program tersebut.
Menurut Dani, sistem pembekuan merupakan bagian penting dalam distribusi hasil perikanan, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.
“Kalau produk beku tidak diperbolehkan, tentu akan menyulitkan hasil perikanan masuk ke dalam menu MBG. Padahal proses pembekuan merupakan bagian dari standar penanganan ikan yang bertujuan menjaga kualitas dan keamanan pangan,” katanya.
Baca juga : Teken Perjanjian Damai Dengan Iran, Trump: Ini Tidak Mudah
Kedua, KNTI mendorong penguatan koperasi perikanan sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional. Koperasi dinilai dapat menjadi penghubung antara produksi masyarakat pesisir dengan kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
“Koperasi perikanan harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuplai kebutuhan pangan bergizi. Tidak hanya ikan segar dan produk olahan perikanan, tetapi juga komoditas kelautan seperti rumput laut yang memiliki kandungan gizi tinggi,” ujar Dani.
Ketiga, pemerintah diminta meningkatkan kapasitas nelayan dan koperasi perikanan melalui program pelatihan dan pendampingan terkait penanganan pascapanen, rantai dingin, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk perikanan.
Menurut Dani, langkah tersebut penting agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan dan dapat terserap lebih luas dalam program MBG.
Keempat, KNTI menekankan pentingnya tata kelola MBG yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Mengingat besarnya anggaran yang dikelola, keterbukaan informasi mengenai pengadaan bahan pangan dan penyerapan produk nelayan dinilai harus dilakukan secara berkala.
“Program MBG harus dijalankan secara transparan dan bebas dari korupsi. Jika tidak, program yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Baca juga : Muhammadiyah Dorong Pembenahan Menyeluruh Program MBG
Kelima, KNTI meminta BGN memastikan ikan menjadi menu rutin dalam program MBG. Dani mengusulkan agar menu berbasis ikan disajikan setidaknya dua kali dalam sepekan.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi anak-anak sekaligus memperkuat permintaan domestik terhadap produk perikanan nasional.
“Oleh karena itu, perlu ada langkah yang lebih tegas dari pemerintah, khususnya BGN, untuk memastikan menu ikan menjadi bagian dari MBG. Paling tidak seminggu dua kali disediakan. Dengan begitu, tujuan meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi nelayan dapat berjalan beriringan,” pungkas Dani.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.