RM.id Rakyat Merdeka - Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) menyatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selama ini konsisten mendukung pengembangan industri otomotif nasional. Mulai dari agen pemegang merek (APM) hingga industri kecil dan menengah (IKM) komponen yang menjadi bagian dari rantai pasok.
Ketua Umum PIKKO Rosalina Faried mengatakan, berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Kemenperin selama ini telah memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, khususnya IKM yang berada di level Tier 2 dan Tier 3.
“Kami di sektor industri komponen, khususnya Tier 2 dan Tier 3 yang didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM), merasakan langsung kehadiran Kemenperin. Keberpihakan regulasi dan program pendampingan yang diberikan menjadi benteng krusial agar industri ini tetap kokoh menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional,” kata Rosalina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/6/2026).
PIKKO merupakan asosiasi yang menaungi sekitar 110 perusahaan komponen otomotif yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari komponen nonwoven untuk interior kendaraan, komponen plastik, logam, karet, hingga mold, dies, jigs, dan berbagai komponen pendukung lainnya.
Rosalina menjelaskan Kemenperin secara konsisten menyusun berbagai regulasi strategis, baik berupa insentif fiskal maupun nonfiskal, yang tidak hanya mendukung industri otomotif di tingkat agen pemegang merek, tetapi juga memperkuat struktur industri manufaktur nasional hingga ke tingkat pemasok komponen lokal.
Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Kemenperin secara rutin memfasilitasi program link and match antara IKM komponen otomotif dengan industri besar maupun APM. Program tersebut dinilai mampu memperluas akses pasar bagi IKM sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Baca juga : Kemenperin Pastikan 2 Industri Komponen Otomotif Di Jatim Masih Beroperasi Normal
Menurut PIKKO, pemerintah juga terus memberikan pendampingan kepada pelaku IKM melalui program restrukturisasi mesin produksi, sertifikasi standar mutu, hingga pelatihan untuk memenuhi standar industri otomotif global sehingga daya saing produk lokal semakin meningkat.
PIKKO juga menilai sejumlah kebijakan Kemenperin telah memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional.
Salah satunya adalah fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) berupa pembebasan bea masuk atas impor bahan baku tertentu. Menurut PIKKO, kebijakan tersebut membantu menjaga efisiensi biaya produksi industri otomotif sehingga pesanan kepada vendor lokal, khususnya pemasok Tier 2 dan Tier 3, tetap terjaga.
Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diberikan selama pandemi COVID-19 dinilai berhasil menjaga permintaan kendaraan di pasar domestik. Dampaknya, utilitas pabrik tetap terjaga dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada industri komponen otomotif dapat dipertahankan.
Rosalina juga menyoroti Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021. Program tersebut dinilai mampu mendorong investasi baru di sektor kendaraan rendah emisi dan elektrifikasi sekaligus membuka peluang transfer teknologi kepada pelaku IKM komponen agar dapat memasok kebutuhan kendaraan masa depan dengan kandungan lokal yang semakin tinggi.
Menurut PIKKO, forum Indonesia-Japan Automobile Dialogue yang rutin diselenggarakan pemerintah juga menjadi sarana penting dalam memperkuat kerja sama industri otomotif Indonesia dan Jepang, termasuk membahas penguatan rantai pasok, peningkatan TKDN, serta penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan industri otomotif global.
Baca juga : Kemenperin Siapkan Talenta Industri 4.0 Untuk WorldSkills ASEAN 2027
Rosalina menegaskan pabrikan otomotif asal Jepang bukan sekadar investor, melainkan mitra strategis yang turut menghidupi ribuan pelaku usaha komponen dan tenaga kerja di Indonesia. Karena itu, ia menilai narasi yang menyebut Kemenperin tidak memiliki kepedulian terhadap industri otomotif tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah upaya menjaga iklim investasi.
“Kami berharap seluruh pihak, termasuk serikat pekerja, dapat melihat ekosistem industri otomotif secara menyeluruh dan mengedepankan dialog yang konstruktif berbasis data objektif. Dengan demikian, iklim investasi tetap terjaga dan industri otomotif nasional dapat terus berkembang,” ujar Rosalina.
PIKKO menilai kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, investor, dan pekerja menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing industri otomotif nasional, terutama di tengah persaingan global dan transformasi menuju kendaraan rendah emisi.
Baca juga : Jamkrindo Syariah Dukung Industri Penjaminan di Indonesia Guarantee Summit 2026
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.