RM.id Rakyat Merdeka - Berbagai indikator menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap resilien dan berkelanjutan (sustainable). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2026 mencatat pertumbuhan yang menggembirakan, sementara ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global.
Meski demikian, implementasi kebijakan fiskal dinilai harus tetap mengedepankan tata kelola (governance) yang baik, menjaga efektivitas belanja negara, serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Investortrust Discussion Forum bertajuk Membedah Resiliensi dan Kredibilitas Ekonomi-Fiskal yang digelar di Habitate Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Diskusi yang dipandu Managing Editor Investortrust Hari Gunarto itu menghadirkan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufiqurrahman, serta Wakil Direktur PT Samuel Sekuritas Suria Dharma. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufiqurrahman, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I 2026 menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih berada pada jalur yang sehat.
"Mudah-mudahan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi masih bisa mencapai 5,4 persen, didukung berbagai stimulus fiskal yang telah diberikan pemerintah," ujar Rizal.
Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah yang tepat melalui paket stimulus senilai Rp26,84 triliun yang digelontorkan selama April–Juni 2026.
Stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, insentif transportasi, program magang, hingga subsidi bagi sektor manufaktur guna menjaga konsumsi masyarakat.
Namun, Rizal mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan. Meski Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada di zona optimistis, trennya terus menurun akibat tekanan terhadap kelompok masyarakat kelas menengah.
Di sisi lain, investor global juga masih bersikap wait and see di tengah perlambatan ekonomi dunia, tingginya suku bunga, serta fluktuasi harga minyak yang memicu tekanan inflasi.
Baca juga : HUT ke-26, Apkasi Gaungkan Penguatan Fiskal Daerah Lewat Revisi UU Pemda
Rizal menilai, inflasi Juni 2026 sebesar 3,34 persen (yoy) perlu dicermati karena belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat.
"Yang ideal adalah inflasi naik karena konsumsi masyarakat meningkat. Namun saat ini justru permintaan agregat atau konsumsi rumah tangga masih cenderung melambat," jelasnya.
Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, Wakil Direktur PT Samuel Sekuritas, Suria Dharma, menilai kondisi fiskal Indonesia masih sangat terjaga. Hal itu tercermin dari realisasi APBN semester I 2026 yang mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target, tumbuh 21,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar karena menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah dinamika ekonomi global," katanya.
Menurut Suria, penerimaan negara terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.187,8 triliun atau 44,1 persen dari target APBN.
"Sebelumnya sempat muncul kekhawatiran akibat implementasi sistem Coretax. Ternyata dalam dua bulan terakhir kinerjanya cukup baik sehingga penerimaan perpajakan ikut membaik," terangnya.
Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 271 triliun atau 59 persen dari target, meningkat 21,6 persen secara tahunan meskipun pemerintah tidak lagi memperoleh dividen dari BUMN seperti tahun-tahun sebelumnya.
Suria juga menyoroti penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp 315,7 triliun hingga Mei 2026 atau meningkat 41,3 persen.
Baca juga : Ekonomi RI Kuat Dan Kokoh Di Mata Investor Global
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih tetap bergerak positif.
Meski indikator makroekonomi dan fiskal membaik, Suria menilai tantangan terbesar saat ini justru berada di pasar modal akibat derasnya arus keluar dana asing yang dipicu pembekuan (freeze) review saham Indonesia oleh MSCI.
Samuel Sekuritas mencatat, dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia telah mencapai sekitar Rp 75 triliun hingga pertengahan 2026.
"Angka ini sangat besar. Dulu foreign outflow Rp 30 triliun dalam satu tahun saja sudah dianggap besar. Sekarang, dalam tujuh bulan sudah mencapai Rp 75 triliun," ungkapnya.
Meski demikian, secara keseluruhan arus modal asing ke Indonesia masih berada dalam posisi positif.
Mengacu pada paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dana asing yang masuk melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai sekitar Rp 170 triliun.
Selain itu, investasi asing pada Surat Berharga Negara (SBN) yang sebelumnya mengalami arus keluar kini berbalik menjadi surplus sekitar Rp 7 triliun.
"Jadi, secara keseluruhan sebenarnya masih positif. Isunya memang ada di pasar modal," ucap Suria.
Ia menjelaskan, tekanan di pasar saham mulai terasa sejak akhir Januari 2026 ketika MSCI mengumumkan potensi penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market.
Baca juga : Fundamental Ekonomi Nasional Makin Kokoh
Meski status tersebut akhirnya tidak berubah, pernyataan itu memicu arus keluar dana asing secara berkelanjutan.
Menurut Suria, persoalan utama saat ini bukan lagi status Indonesia sebagai emerging market, melainkan pembekuan review saham Indonesia oleh MSCI.
"Selama masih dibekukan, tidak ada tambahan emiten Indonesia yang masuk ke indeks MSCI, tidak ada penyesuaian free float, dan tidak ada proses upgrade," ujarnya.
Regulator, lanjut Suria, telah melakukan sejumlah perbaikan, antara lain meningkatkan keterbukaan data kepemilikan saham dari batas 5 persen menjadi 1 persen, serta memperluas keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial ownership (UBO).
Namun, pada evaluasi April 2026, MSCI memutuskan belum mencabut pembekuan tersebut. Perubahan data yang diterbitkan regulator pada Mei 2026 juga menyebabkan perhitungan free float sejumlah emiten turun berdasarkan metodologi MSCI.
"Karena free float turun, otomatis free float market cap juga turun. Akibatnya, banyak perusahaan yang akhirnya tidak lagi memenuhi persyaratan untuk tetap berada di indeks MSCI," jelasnya.
Dalam tinjauan terbaru, MSCI kembali menegaskan Indonesia tetap berstatus emerging market. Namun, pembekuan review saham Indonesia diperkirakan masih berlanjut setidaknya hingga November 2026.
"Sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kapan status freeze ini dibuka. Selama review saham Indonesia masih dibekukan, dana asing baru tidak akan masuk ke pasar modal kita," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.