RM.id Rakyat Merdeka - Antrean pengisian kendaraan logistik di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama di Sumatera dan Kalimantan menjadi perhatian berbagai pihak. Fenomena ini tak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok BBM secara nasional. Terlebih, faktanya saat ini, distribusi barang secara nasional masih sangat bergantung pada moda transportasi darat, yang didominasi truk.
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengatakan, sejauh ini masih belum terdapat perubahan signifikan terhadap pola perjalanan logistik nasional.
“Sebagian besar mobilitas barang masih mengandalkan truk karena mampu memberikan layanan door-to-door,” kata Deddy saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (22/09/2026).
Besarnya ketergantungan pada transportasi jalur darat inilah yang membuat kebutuhan energi seperti BBM menjadi sangat tinggi.
Deddy menilai Pertamina telah memiliki sarana distribusi BBM, yang mendukung kebutuhan penyaluran secara nasional. Namun, kelancaran distribusi hingga titik layanan dipengaruhi juga dengan kondisi prasarana, konektivitas antarwilayah, serta faktor cuaca.
“Kalau sarana, saya percaya, Pertamina banyak truk-truk tangki. Tapi masalah prasarana juga perlu diperhatikan,” kata Deddy.
Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Data Center
Prasarana yang dimaksud meliputi kondisi dan kapasitas jalan, akses keluar-masuk SPBU, serta luas area pelayanan. Menurut dia, seluruh aspek tersebut perlu diperhatikan untuk mendukung kelancaran mobilitas angkutan barang. Pengaturan perjalanan, idealnya juga harus menyesuaikan karakteristik kendaraan dan kapasitas jalan yang dilalui.
“Ketergantungan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan perjalanan dan infrastruktur sesuai karakteristik kendaraan. Terutama, yang terkait perbedaan kapasitas jalan untuk kendaraan angkutan barang,” papar Deddy.
Gambaran yang disampaikan Deddy relevan untuk menilai informasi tentang meninggalnya sopir truk saat mengantre BBM di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada 17 September 2026.
Banyak faktor penyebab, bukan semata-mata karena mengantri BBM. Jarak perjalanan, infrastruktur jalan yang dilalui, hingga kondisi fisik pengemudi juga bisa memberikan andil.
“Fenomena itu perlu dilihat secara menyeluruh. Sebab, kelancaran distribusi BBM juga berkaitan dengan infrastruktur, pola perjalanan, konektivitas wilayah, serta tata kelola BBM bersubsidi,” ujar Deddy.
Menurutnya, penguatan ketepatan sasaran memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan distribusi.
Baca juga : Jalur Khusus Sepeda Tetap Dipertahankan
Di sisi lain, Badan Pengatur Hulu (BPH) Migas juga sudah menegaskan pengawasan penyaluran BBM subsidi akan terus diperkuat. Antara lain melalui pengendalian QR Code dan pengawasan dari terminal hingga SPBU.
Untuk kendaraan angkutan barang dan umum roda enam atau lebih, sejauh ini sudah diberlakukan regulasi pembatasan pembelian solar bersubsidi yang ditetapkan maksimal 200 liter per hari per kendaraan. Pengelolaan kebutuhan energi secara lebih terukur tentunya dapat mendukung efisiensi distribusi.
“Dengan karakteristik logistik nasional yang masih mengandalkan transportasi darat, kelancaran distribusi barang dapat terbantu oleh penguatan konektivitas infrastruktur, pengelolaan kendaraan sesuai kapasitas jalan, serta tata kelola energi yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Tak Otomatis Cerminkan Kekurangan Stok BBM
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, pemerintah pada dasarnya telah memiliki mekanisme pengaturan kuota BBM bersubsidi secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, regional hingga lembaga penyalur. Karena itu, jika terjadi antrean panjang di SPBU, kita tak bisa langsung menyimpulkan stok BBM kurang.
“Kita harus melihat stok nasional, regional, terminal BBM, sampai stok di SPBU. Kalau stok di tingkat nasional dan regional aman, pertanyaannya adalah apa yang terjadi di level bawah, apakah ada persoalan logistik, distribusi atau penyaluran, hingga penyelewengan,” kata Ali, saat diwawancarai melalui telepon, Selasa (22/9/2026).
Ali menjelaskan, persoalan distribusi lebih rentan terjadi di wilayah yang memiliki tantangan infrastruktur dan konektivitas transportasi seperti Sumatera dan Kalimantan. Berbeda dengan Jawa yang memiliki pilihan moda transportasi lebih beragam, keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah dapat membuat gangguan pada sistem logistik berdampak langsung terhadap kelancaran pasokan di SPBU.
Pergeseran Konsumen BBM Non Subsidi
Baca juga : Belanda Vs Jerman, Duel Wajah Baru
Pemerintah bersama Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM subsidi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih memadai, dengan ketahanan sekitar 18-20 hari.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga menyoroti pergeseran konsumen dari BBM non subsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga.
“Saya mengimbau kepada saudara-saudara yang mampu, pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, janganlah pakai BBM bersubsidi,” ujar Bahlil, Kamis (17/9/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.