RM.id Rakyat Merdeka - Reformasi kebijakan kelistrikan dan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dinilai dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
Selain menekan biaya listrik, pengembangan energi terbarukan berpotensi menghemat subsidi energi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Temuan tersebut tertuang dalam studi Powering Indonesia's Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core yang disusun bersama oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Energy Transitions Commission (ETC), dan SYSTEMIQ.
Studi tersebut memproyeksikan kebutuhan listrik Indonesia akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Dalam skenario bisnis seperti biasa, permintaan listrik diperkirakan naik dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035.
Sementara itu, dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 855 TWh pada 2035 atau tumbuh sekitar 7 persen per tahun.
Peningkatan ini didorong oleh meluasnya penggunaan listrik di sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, energi surya dinilai strategis karena pembangunan pembangkitnya relatif lebih cepat dibandingkan sebagian besar teknologi pembangkit lainnya.
Hasil pemodelan sistem kelistrikan IESR menunjukkan, dalam skenario elektrifikasi tinggi dengan biaya terendah, kapasitas terpasang PLTS berpotensi mencapai 69 gigawatt (GW) pada 2035.
Baca juga : Digital Infrastructure Summit 2026 Bahas Penguatan Infrastruktur Digital
Pada skenario yang sama, porsi energi terbarukan dalam pembangkitan listrik mencapai 44 persen. Biaya rata-rata sistem kelistrikan diperkirakan sebesar 8,5 sen dollar AS per kilowatt-jam (kWh), lebih rendah dibandingkan skenario elektrifikasi tinggi berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yakni 8,9 sen dollar AS per kWh.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, mengatakan kecepatan pembangunan menjadi salah satu keunggulan PLTS untuk memenuhi tambahan kebutuhan listrik.
Pembangunan PLTS untuk kebutuhan industri dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga enam bulan.
Adapun PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan waktu konstruksi sekitar enam bulan hingga dua tahun.
Sebagai perbandingan, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam tahun.
Namun, pengembangan PLTS di Indonesia masih menghadapi persoalan biaya dan hambatan regulasi. Studi menggarisbawahi biaya pembangkitan listrik PLTS skala besar di Indonesia berkisar antara 5–10 sen dolar AS per kWh, lebih tinggi dibandingkan India yang mencapai sekitar 3,7 sen dolar AS per kWh.
Biaya lahan, keterbatasan jaringan, biaya interkoneksi, serta proses perizinan dan pengembangan proyek turut mempengaruhi kesenjangan ini.
"Selain itu, penerapan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum selaras dengan kesiapan industri dapat meningkatkan biaya komponen dan menghambat percepatan pembangunan PLTS,” tegas Deon dalam media briefing Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8 persen melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi, Selasa (13/10).
Untuk mengatasi hambatan tersebut, studi merekomendasikan empat langkah reformasi kebijakan.
Pertama, mempercepat pengadaan proyek PLTS strategis, termasuk program PLTS 100 gigawatt-peak (GWp), melalui lelang energi terbarukan yang kompetitif dan transparan serta memberikan kepastian kontrak jual beli listrik.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Empat Pilar Utama
Kedua, mereformasi sistem kuota PLTS atap agar konsumen individu maupun industri memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam penyediaan energi terbarukan.
Ketiga, mengatasi kendala lahan dan jaringan melalui penyederhanaan pengadaan lahan, percepatan pembangunan jaringan listrik, serta kejelasan mekanisme dan biaya penyambungan pembangkit.
Keempat, menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap agar penguatan industri manufaktur nasional berjalan seiring dengan percepatan pembangunan PLTS dan penurunan biaya teknologi.
Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ, Abindra Soemali, mengatakan reformasi kebijakan berpotensi menurunkan biaya pembangkitan listrik tenaga surya di Indonesia dalam jangka panjang.
"Dengan reformasi kebijakan yang konsisten, kami memperkirakan biaya pembangkitan PLTS di Indonesia berpotensi turun dari kisaran 5–10 sen dolar AS per kWh menjadi sekitar 3,5–5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang. Penurunan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan skala pembangunan, penyederhanaan regulasi, penguatan rantai pasok domestik, serta perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur jaringan,” jelas Abindra Soemali, Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ.
Abindra menambahkan, percepatan pembangunan PLTS tidak cukup hanya dengan menetapkan target kapasitas.
Pemerintah juga perlu memberikan kepastian regulasi dan mekanisme pengadaan yang mampu menarik investasi serta menciptakan harga listrik yang kompetitif.
Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI), Imaduddin Abdullah, mengatakan, reformasi sektor kelistrikan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi beban anggaran negara.
"Reformasi sektor kelistrikan juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional," katanya.
Analisis INDEF memperkirakan skenario elektrifikasi tinggi berbiaya terendah dapat menyumbang sekitar 8–10 persen dari tambahan PDB yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Baca juga : Tarik Investasi Global, HKI Minta Pemerintah Percepat Penetapan PSN Dan KEK
Skenario ini juga berpotensi menghasilkan penghematan subsidi energi sebesar 20 miliar dolar AS selama 2025–2035, serta menciptakan sekitar 48 ribu lapangan kerja tambahan di sektor ketenagalistrikan.
"Selain itu, peningkatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi kebutuhan impor minyak, sehingga turut memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara,” papar Imaduddin.
Ketersediaan listrik bersih dengan harga kompetitif juga dinilai semakin menentukan kemampuan Indonesia menarik investasi dan menjaga daya saing industri di pasar global.
Perusahaan internasional semakin mempertimbangkan akses terhadap energi terbarukan dalam menentukan lokasi investasi dan kegiatan produksi.
Karena itu, pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN perlu mempercepat pembenahan tata kelola ketenagalistrikan, memperluas akses terhadap listrik berbasis energi terbarukan, serta memastikan pembangunan jaringan dan pembangkit dilakukan secara terintegrasi.
IESR bersama INDEF, ETC, dan SYSTEMIQ menekankan bahwa pencapaian target kapasitas PLTS perlu didukung kepastian regulasi, mekanisme pengadaan yang kompetitif, dan kesiapan jaringan listrik.
Reformasi tersebut diharapkan dapat menjadikan transisi energi sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.