Pemerintah Siapkan Strategi Ekonomi 2027

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan sejumlah program ekonomi untuk mengejar pertumbuhan 6 persen pada 2027, sekaligus memperkuat daya beli, membuka kesempatan kerja dan perlindungan masyarakat.

Langkah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi risiko energi, perdagangan, investasi dan pasar keuangan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dengan inflasi dijaga pada level 2,5 persen.

“Untuk mencapai target tersebut, investasi perlu tumbuh lebih tinggi dari Produk Domestik Bruto (PDB), produktivitas pekerja ditingkatkan, serta ekspor bernilai tambah diperkuat dengan dukungan logistik yang efisien,” jelas Airlangga dalam Keterangan Pers usai rapat di Istana Negara, Rabu (30/9/2026).

Menurut Airlangga, perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global. Pada semester I-2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen secara tahunan. Sedangkan inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen.

Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan mencapai 8,07 persen, rasio gini 0,368 dan tingkat pengangguran 4,65 persen.

Dari segi investasi, realisasi pada semester I-2026 mencapai sekitar Rp 1.010 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga : MA Kabulkan Uji Pendapat DPRD Gowa, Bupati Husniah Hadapi Gerakan Pemakzulan

Investasi tersebut menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja. Sebanyak 50,2 persen berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan 49,8 persen dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sekitar 50,2 persen realisasi investasi juga berada di luar Jawa.

“Pemerintah memperkuat investasi melalui penyederhanaan regulasi, kepastian layanan, serta penerapan Service Level Agreement (SLA) dalam proses persetujuan dan perizinan berbasis risiko,” kata Airlangga.

Dia mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi telah menyelesaikan 135 dari 177 pengaduan terkait kendala regulasi dan investasi.

Untuk mempercepat pertumbuhan, Pemerintah mengarahkan kebijakan pada pengembangan kendaraan listrik, digitalisasi, semikonduktor, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), pertanian dan energi.

Strategi tersebut diperkuat melalui deregulasi dan debottlenecking, peningkatan pembiayaan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan akses pasar.

Pemerintah juga memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat investasi baru.

“Saat ini terdapat 25 KEK dengan luas hampir 24.000 hektare (ha) yang mencakup sektor industri, pariwisata, kesehatan, pendidikan, teknologi, digital dan jasa,” ujar Airlangga.

Baca juga : Pasokan Terpantau Lancar & Harga Beras Terkendali

Di sektor digital, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah digunakan oleh 61 juta pengguna dan 44 juta merchant. Nilai ekonomi digital Indonesia juga mendekati 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.790 triliun.

“Pemerintah menargetkan pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari pusat data, AI, semikonduktor hingga talenta digital,” kata Airlangga.

Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 9 juta tenaga digital hingga 2030 atau sekitar 600.000 tenaga profesional setiap tahun.

Di sektor perdagangan, Pemerintah terus memperluas akses pasar melalui berbagai kerja sama internasional. Sebanyak 25 perjanjian perdagangan telah diimplementasikan, sedangkan 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi.

Industri padat karya juga menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi. Industri tekstil dan alas kaki berkontribusi terhadap sekitar 4 juta lapangan kerja dengan nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS atau sekitar Rp 214,8 triliun.

“Angka semata tidak menciptakan kemakmuran, yang terpenting adalah mengubah investasi, teknologi, dan reformasi menjadi lapangan kerja, produktivitas dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita,” ujar Airlangga.

Memasuki kuartal IV-2026, Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang disalurkan sekaligus untuk periode Oktober-Desember 2026 kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebutuhan anggaran program tersebut sekitar Rp 17,5 triliun.

Baca juga : Pemprov Kaji Dampak Lalu Lintas & Ekonomi

Pemerintah juga akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Kebutuhan anggarannya hampir Rp 12 triliun.

Untuk 2027, sejumlah program akan dilanjutkan, termasuk program magang bagi 150.000 peserta dan program vokasi untuk 300.000 orang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, Pemerintah perlu terus memperkuat kualitas program ekonomi hingga 2027 agar pertumbuhan tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Penguatan investasi dan ekspor juga menjadi bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Indonesia telah memiliki peta jalan hilirisasi industri yang dapat menjadi modal untuk menarik investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja” kata Esther kepada Rakyat Merdeka, Jumat (2/10/2026). NOV

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Minggu, 4 Oktober 2026 dengan judul "Kejar Target Pertumbuhan 6 Persen Pemerintah Siapkan Strategi Ekonomi 2027"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.