RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dikelola secara hati-hati dan terukur agar program prioritas pemerintah terus berjalan tanpa mengganggu kesehatan fiskal.
Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengendalian pembiayaan dan risiko fiskal.
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp 2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu.
Defisit APBN tercatat 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 154 triliun.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan, kesehatan APBN merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kesinambungan program harus berjalan seiring dengan kemampuan fiskal negara.
“APBN harus tetap dijaga kesehatannya agar pemerintah mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk melanjutkan program-program prioritas. Karena itu, penerimaan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara seimbang dan terukur," tuturnya.
Ia menegaskan, pengelolaan APBN tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas penggunaannya.
Setiap belanja negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, perekonomian, dan pembangunan nasional.
Baca juga : Kredibilitas Fiskal Jaga Kepercayaan Investor
“Yang menjadi perhatian bukan hanya bagaimana anggaran terserap, tetapi bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat dan menghasilkan dampak terhadap masyarakat serta perekonomian," ucapnya.
Menurut Wahyu, efisiensi anggaran menjadi bagian dari upaya menjaga ruang fiskal. Efisiensi bukan ditujukan untuk menghentikan program pemerintah, melainkan memastikan sumber daya negara digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
“Efisiensi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas belanja. Anggaran yang tersedia harus dipastikan digunakan untuk kebutuhan yang prioritas dan memberikan manfaat optimal," ungkapnya.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Kemenkeu terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Penguatan penerimaan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan APBN membiayai belanja negara sekaligus mengurangi tekanan terhadap pembiayaan.
Di sisi belanja, pemerintah melakukan pengendalian dan penajaman program agar anggaran tetap produktif. Prioritas diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan nasional.
Sektor tersebut meliputi ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan desa, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program prioritas pemerintah lainnya.
“Kita perlu menjaga agar APBN tetap menjadi instrumen yang mampu menjalankan fungsi stabilisasi sekaligus mendukung agenda pembangunan pemerintah,” ujarnya.
Selain penerimaan dan belanja, pengelolaan pembiayaan menjadi perhatian pemerintah.
Baca juga : BPKP-BPK Perkuat Sinergi Pengawasan Anggaran Negara Rp 4.097 Triliun
Pemenuhan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan risiko, sekaligus menjaga kemampuan negara memenuhi kewajiban pembayaran utang.
Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam satu tahun, tetapi juga memperhitungkan kesinambungan APBN dalam jangka menengah dan panjang.
“Kemampuan membayar kewajiban harus tetap menjadi bagian dari perencanaan fiskal. Karena itu, pengelolaan utang dan pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan APBN serta risiko yang dihadapi," jelasnya.
Kemenkeu juga menilai, kredibilitas APBN berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi.
Pengelolaan anggaran yang transparan, hati-hati, dan konsisten diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, APBN juga diharapkan tetap berfungsi sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi.
Dengan fungsi tersebut, APBN diharapkan mampu merespons tekanan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mempertahankan momentum pertumbuhan.
“APBN harus mempunyai fleksibilitas untuk merespons perubahan kondisi ekonomi, tetapi fleksibilitas tersebut tetap berada dalam koridor disiplin fiskal," tegas Wahyu.
Wahyu menegaskan, pemerintah tetap perlu menjalankan berbagai program prioritas nasional dengan memperhatikan kemampuan fiskal.
Baca juga : Subsidi Energi Meningkat Untuk Bantu Daya Beli Rakyat
Keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga penerimaan, mengendalikan belanja, dan mengelola pembiayaan secara berkesinambungan.
Karena itu, koordinasi antara Kemenkeu, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat.
Langkah ini diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kapasitas fiskal serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.
“Kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Program pemerintah harus tetap berjalan, tetapi kesehatan APBN juga harus dipelihara agar kemampuan negara membiayai pembangunan tidak terganggu," ingat Wahyu.
Kemenkeu menegaskan, menjaga kesehatan APBN bukan berarti mengurangi peran anggaran negara dalam pembangunan.
Sebaliknya, kondisi fiskal yang sehat diperlukan agar pemerintah tetap mampu membiayai pembangunan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menjalankan program secara berkelanjutan.
Melalui optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, pengendalian pembiayaan, dan pengelolaan risiko fiskal, kebijakan APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, serta memastikan kesinambungan pembangunan nasional.
Kemenkeu memastikan pengelolaan APBN tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan terukur.
Dengan demikian, APBN diharapkan terus menjadi fondasi bagi keberlanjutan program pemerintah, kepercayaan terhadap perekonomian nasional, dan penguatan kapasitas fiskal dalam menghadapi tantangan ke depan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.