Belanja Negara Tembus Rp 2.660,5 Triliun, Pemerintah Pastikan APBN Sehat

RM.id  Rakyat Merdeka - Realisasi belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun hingga September 2026 atau 69,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Belanja negara tumbuh 19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sementara defisit APBN tercatat 1,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, percepatan belanja negara masih sesuai dengan perencanaan APBN.

Pemerintah berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sepanjang tahun, bukan hanya terkonsentrasi pada akhir tahun.

“Belanja negara meningkat 19 persen, telah keluar Rp 2.660,5 triliun, sekitar 69 persen dari target APBN. Tiga perempat tahun telah direalisasikan 69,2 persen,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut dia, realisasi belanja negara hingga September tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang baru mencapai 61,7 persen.

“Ini sehat. On track karena biasanya memang kalau tahun lalu, per 30 September baru belanja 61,7 persen. Tahun ini kita sudah belanja 69,2 persen, kita ada percepatan belanja,” kata Suahasil.

Baca juga : Menkeu: Anggaran Pendidikan 2027 Naik Jadi Rp 824 Triliun

Ia menjelaskan, percepatan tersebut dilakukan agar penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

“Ada percepatan belanja. Dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth,” ujarnya.

“Kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” imbuh Suahasil.

Defisit APBN

Hingga September 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Nilai tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBN mengalami defisit Rp 319 triliun atau 1,24 persen dari PDB.

Suahasil menegaskan, defisit merupakan bagian dari perencanaan anggaran pemerintah.

Karena itu, defisit tidak semata-mata menunjukkan kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan.

Baca juga : Menkeu Puji BGN Makin Tertib, Realisasi MBG Tembus Rp 153,2 Triliun

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 29,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu komponen utama dengan realisasi Rp 1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu.

Anggaran pemerintah pusat digunakan untuk membiayai berbagai program, antara lain belanja pegawai, termasuk tunjangan profesi guru nonpegawai negeri sipil (non-PNS), pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan, bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, serta program pendidikan dan kesehatan.

“Total belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Karena tiga perempat tahun, 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat,” kata Suahasil.

Pendapatan Negara Tumbuh

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 25,5 persen menjadi Rp 2.341,5 triliun hingga September 2026. Penerimaan pajak tercatat Rp 1.607,6 triliun atau sekitar 68 persen dari target APBN.

“Pendapatan negara secara total tumbuh 25,5 persen, dan belanja negara meningkat 19 persen,” ujar Suahasil.

Selain pajak, penerimaan negara ditopang oleh kepabeanan dan cukai. Hingga September 2026, penerimaan dari sektor tersebut mencapai Rp 240,1 triliun, meningkat dibandingkan dengan Rp 221,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Baca juga : Menkeu: Suntikan Tambahan Rp 20 Triliun Untuk BPJS Kesehatan Segera Cair

Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai juga meningkat dari 7,1 persen pada tahun lalu menjadi 8,5 persen tahun ini.

Transfer ke Daerah

Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga September 2026 mencapai Rp 599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi APBN sebesar Rp 693 triliun.

Pemerintah memperkirakan alokasi transfer ke daerah meningkat menjadi sekitar Rp 727 triliun setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan, termasuk untuk penanganan bencana alam.

Penyaluran transfer ke daerah masih berlanjut pada Oktober hingga Desember 2026.

Dana transfer umum antara lain digunakan untuk membayar gaji, mendukung peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta membiayai program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Adapun dana transfer khusus digunakan untuk mendukung operasional sekolah, pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini (PAUD), tunjangan guru, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta kebutuhan pegawai daerah. Pemerintah juga melanjutkan penyaluran dana desa dan dana insentif daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.