RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah membidik Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia menjadi penentu harga acuan di pasar internasional. Untuk mewujudkannya, pengembangan bursa akan dilakukan bertahap dengan memperkuat likuiditas, transparansi, kredibilitas, kepastian hukum, dan kepercayaan pelaku pasar.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito menjelaskan, melimpahnya sumber daya mineral Indonesia belum cukup menjadikan Tanah Air sebagai pembentuk harga di pasar global.
“Isu utamanya bukan hanya karena kita punya mineral dan komoditas yang banyak. Tetapi, bagaimana kita menciptakan pasar,” ujar Sarjito dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Sarjito mengakui, Indonesia memiliki modal berupa sumber daya mineral yang melimpah, basis produsen dan konsumen, serta industri pengolahan di dalam negeri. Namun, seluruh potensi tersebut harus didukung ekosistem perdagangan yang kredibel agar harga yang terbentuk di Indonesia dapat menjadi rujukan internasional.
Sarjito mencontohkan London Metal Exchange (LME) sebagai salah satu bursa internasional yang dapat menjadi referensi pengembangan bursa mineral Indonesia.
Pemerintah perlu mempelajari praktik terbaik bursa yang telah beroperasi, sekaligus mengidentifikasi kelemahannya untuk membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan domestik.
Untuk itu pengembangan bursa akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, perdagangan difokuskan pada pasar spot atau transaksi dengan penyerahan sesuai ketentuan pasar spot.
Setelah aktivitas perdagangan dan likuiditas terbentuk, bursa diharapkan dapat mengembangkan perdagangan berjangka (futures) dan kontrak serah (forward contract).
Baca juga : Subsidi LPG Membengkak, Pemerintah Siapkan CNG
Menurut Sarjito, perdagangan spot menjadi fondasi untuk membangun aktivitas transaksi dan menarik pengguna. Namun, untuk menjaring lebih banyak pedagang internasional, bursa harus memiliki likuiditas memadai dan mekanisme perdagangan yang dapat dipercaya.
Dalam jangka panjang, Pemerintah ingin mengubah posisi Indonesia dari price taker, yakni pihak yang mengikuti harga pasar, menjadi price maker atau pembentuk harga.
Target tersebut tidak dapat dicapai secara instan, karena bursa harus terlebih dahulu membangun reputasi melalui transaksi yang likuid, transparan, dan akuntabel.
“Kalau harga bursa sudah dipercaya, idealnya referensi harga yang dibentuk oleh bursa karena pasarnya likuid, transparan dan akuntabel menjadi harga acuan bagi semua,” ungkapnya.
Penggunaan rupiah dalam transaksi, lanjut Sarjito, menjadi preferensi Pemerintah. Meski demikian, mekanisme perdagangan tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan pedagang internasional. Termasuk kemungkinan penggunaan mata uang lain agar volatilitas nilai tukar tidak menjadi hambatan transaksi.
Kepastian Hukum
Selain likuiditas, Sarjito menekankan pentingnya kredibilitas dan kepastian hukum. Regulasi yang baik tidak akan cukup apabila tidak didukung jumlah pelaku pasar yang memadai dan aktivitas jual-beli yang aktif.
Karena itu, aturan harus memberikan kepastian hukum sekaligus memudahkan pelaku usaha bertransaksi.
Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan perdagangan berlangsung transparan dan pelanggaran mendapat sanksi tegas. Ekosistem pendukung, termasuk mekanisme penyerahan barang dan pengujian mutu komoditas, harus berjalan baik, agar barang yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diperjanjikan.
Baca juga : Warga Lebih Mudah Bawa Hewan Berobat
“Kegagalan penyerahan barang atau ketidaksesuaian mutu dapat merusak kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa,” warning-nya.
Ia menambahkan, tidak semua komoditas harus langsung diperdagangkan melalui bursa.
Pasalnya, sejumlah komoditas memerlukan tahapan pengembangan agar memenuhi persyaratan perdagangan. Data transaksi, volume, dan harga dari berbagai sumber juga perlu diintegrasikan untuk mendukung pembentukan harga acuan yang akurat.
Tantangan lainnya adalah koordinasi lintas lembaga. Pengembangan bursa mineral melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan regulasi yang harus diselaraskan agar tidak saling menghambat.
“Koordinasi menjadi hal yang paling mahal. Karena itu, perlu dorongan dari tingkat atas agar setiap pihak menjalankan perannya dan mendukung pengembangan bursa,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengamini, pengembangan bursa mineral masih menghadapi pekerjaan rumah, terutama terkait kepastian hukum dan penegakan aturan.
Menurutnya, bursa mineral tidak cukup hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli komoditas. Pemerintah perlu menyiapkan landasan hukum yang kuat untuk menjamin transaksi berlangsung adil dan transparan, termasuk dalam penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli.
“Apabila terjadi masalah dalam transaksi, harus tersedia mekanisme penyelesaian (settlement) yang jelas, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak,” jelas Dipo kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/10/2026).
Baca juga : Everton Vs Chelsea, Momen Permak Posisi
Persepsi terhadap kepastian hukum di Indonesia, kata Dipo, masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan bursa komoditas.
Selain aspek hukum, kesiapan produk yang diperdagangkan juga perlu diperhatikan, baik berupa komoditas fisik maupun produk derivatif.
Karena pengembangan bursa tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan komoditas, tetapi juga membutuhkan instrumen turunan yang memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan.
Dipo mencontohkan batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), nikel, dan komoditas strategis lainnya sebagai produk yang berpotensi dikembangkan melalui bursa mineral.
“Namun, setiap komoditas memiliki tantangan persaingan dan kesiapan pasar yang berbeda,” terangnya.
Untuk batu bara, misalnya, Indonesia menghadapi persaingan dengan bursa lain yang telah lebih dahulu berkembang. Karena itu, upaya menjadikan Indonesia sebagai acuan harga batu bara internasional bakal membutuhkan waktu dan persiapan panjang.
Sebaliknya, peluang pengembangan bursa CPO masih terbuka karena persaingan utamanya dengan Malaysia. Kendati demikian, peluang tersebut tetap bergantung pada kesiapan regulasi, kepastian hukum, dan pengembangan instrumen derivatif yang mendukung transaksi. [IMA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.