Ribuan Gen Z India Goyang Kursi Modi

RM.id  Rakyat Merdeka - India tengah menghadapi krisis politik dan gejolak sosial terbesar dalam satu dekade terakhir yang melumpuhkan New Delhi, Mumbai, serta wilayah selatan India. Gelombang aksi unjuk rasa yang pertama kali terjadi awal Oktober 2026, memuncak pada aksi massal yang berlangsung pada 10-12 Oktober 2026.

Demonstrasi digerakkan kelompok pemuda Gen-Z yang tergabung dalam Partai Kecoak alias Cockroach Janta Party (CJP) bersama koalisi partai oposisi.

Melansir Reuters, Jumat (16/10/2026), aksi massa tersebut dipicu kebijakan pembersihan daftar pemilih (Special Intensive Revision/SIR).

Baca juga : Ummi Quary, Dilarang Ibunda Lakoni Adegan Syur

Kebijakan tersebut diduga menghapus secara ilegal lebih dari 130 juta nama warga dari daftar pemilih. Tujuannya, untuk mengamankan kemenangan partai berkuasa, BJP, yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

Aparat kepolisian New Delhi bertindak represif selama protes berlangsung. Mereka mengerahkan polisi bersenjata pentungan atau lathi charge, mematikan internet, hingga mencegat transportasi umum. Hal ini menuai kecaman dari lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International.

Para tokoh utama gerakan pemuda tersebut diamankan polisi saat mencoba memimpin ribuan massa menembus barikade di kawasan ibu kota. Abhijeet Dipke, Ratna Singh dan Dhruv Rathee, sudah ditahan sejak 10 Oktober 2026.

Baca juga : Dirut PLN Diganti, Listrik Jangan Blackout Lagi

“Anda tidak bisa mencabut status ruang perlawanan,” ujar Abhijit Dipke lewat status media sosialnya, sebagaimana dikutip The Guardian, Kamis (15/10/2026).

Aksi protes di Mumbai turut menjaring mantan aktor Bollywood berusia 43 tahun, Imran Khan. Kepolisian menahannya di tempat karena kedapatan ikut serta dalam kerumunan demonstran.

Mengingat Imran Khan adalah pemegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), partisipasinya dianggap melanggar aturan visa. Saat berada di dalam kendaraan tahanan, Imran Khan dengan santai menunjukkan simbol victory dari dalam mobil polisi. Dia membagikan foto tersebut melalui media sosial miliknya.

Baca juga : Sehari Setelah OTT KPK, BNPB Ganti Kepala

“Tampaknya saya mau jalan-jalan,” tulis Khan, sebagaimana dikutip Channel News Asia (CNA) International, Kamis (15/10/2026).

Badan Registrasi Regional Orang Asing (FRRO) India resmi menjatuhkan notis pada 15 Oktober 2026. Imran Khan diminta angkat kaki dari India paling lambat 28 Oktober 2026.

Sementara, respons represif Pemerintah dinilai para kritikus justru membongkar kelemahan demokrasi India. Pengacara HAM Vrinda Grover merilis laporan evaluasi (Status of Policing in India Report) yang menegaskan keterbatasan hak berkumpul warga di bawah tekanan aparat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.