RM.id Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah memperkuat sinergi untuk penguatan rantai pasok dan konektivitas pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan di tengah inflasi tahunan Indonesia (IHK) yang mencapai 3,28 persen pada September 2026.
Inflasi tersebut naik dari 3,19 persen pada bulan sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sejak Juni. Meski demikian, angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah dalam rentang 2,5 + 1 persen.
Sementara itu, inflasi kelompok pangan bergejolak perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3-5 persen, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 29 Januari 2026.
Gejolak harga pangan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, karena memengaruhi daya beli dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Deputi Gubernur BI Thomas A. M. Djiwandono mengatakan, masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik. Dampaknya dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Inflasi pangan setidaknya hadir tiga kali sehari di meja makan. Ketika harga beras meningkat, porsi nasi berkurang. Ketika cabai sulit diperoleh, tidak ada sambal. Ketika ikan dari daerah produksi tidak sampai tepat waktu ke pasar konsumsi, rasa ikannya berubah,” ucapnya dalam acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 dengan tema, “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim,” di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Jumat (23/10/2026).
Hadir dalam pertemuan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Anggota Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Sulsel Andi Yuliani Paris, serta perwakilan gubernur dan TPID provinsi se-Sulampua.
GPIPS Wilayah Sulampua 2026 menjadi upaya BI memperkuat sinergi TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Thomas menyebut, ketimpangan pasokan antardaerah, tantangan distribusi, dan risiko iklim, termasuk El Nino, dapat memengaruhi produksi serta kelancaran pasokan pangan.
“Pentingnya pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga melalui penguatan sisi produksi dan efisiensi rantai pasok,” katanya.
Baca juga : Kita Punya Daya Tahan Ekonomi Yang Kuat & Lincah
Menurut Thomas, Pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan GPIPS karena menjadi pintu gerbang pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.
GPIPS Wilayah Sulampua 2026 menghadirkan inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua, yang berarti tiga daya upaya. Inovasi ini terdiri atas Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Ketiganya sejalan dengan tema GPIPS 2026 yang menekankan penguatan konektivitas dan rantai pasok untuk ketahanan pangan Sulampua di tengah risiko iklim.
“Penguatan tersebut penting mengingat karakteristik Sulampua sebagai wilayah kepulauan dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar,” katanya.
Karsa Daya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produktif serta komitmen pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Karsa Sambung diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Upaya ini juga mencakup peluncuran Mini Distribution Centre atau kios pangan bergerak menggunakan armada mobil untuk memperpendek rantai pasok hingga ke pasar.
“Di tingkat pusat, sinergi dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Bapanas (Badan Pangan Nasional), dan BUMN logistik turut diperkuat untuk menurunkan biaya logistik,” tegasnya.
Sementara itu, Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Salah satunya melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai offtaker untuk memastikan kecukupan kebutuhan pangan.
Selain itu, BI memperkuat kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui sekolah lapang iklim. Program ini ditujukan agar petani dan nelayan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim sehingga tetap produktif.
“Sinergi dengan Bapanas juga diperkuat melalui pengembangan neraca pangan sebagai peringatan dini terhadap potensi defisit pangan, serta menjadi acuan perumusan kebijakan terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan,” jelasnya.
Baca juga : Pertamina Perkuat Kerja Sama ASEAN Hadapi Gejolak Global
Inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua dilatarbelakangi sejumlah praktik yang dinilai berhasil di daerah dan dapat direplikasi sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Di Sulawesi Selatan, kandang ayam petelur dan pedaging yang dikelola secara modern dengan sistem closed house mampu menjaga kepastian produksi. Sementara di Gorontalo, taksi nelayan berbasis koperasi mampu mendukung produktivitas perikanan.
Komitmen Seluruh Pihak
Rapat Koordinasi TPIP dan TPID se-Sulampua menjadi bagian dari rangkaian GPIPS Sulampua 2026. GPIPS Wilayah Sulampua merupakan pelaksanaan keempat dari gerakan nasional tahun 2026, setelah kegiatan serupa digelar di Sumatera pada bulan Februari, Jawa pada bulan Mei, serta Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) pada bulan Juli tahun ini.
Thomas memastikan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID akan terus mempererat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan mitra strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, mengendalikan inflasi pangan, serta menjaga daya beli masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan membuat pengendalian inflasi pangan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi. Hal ini sejalan dengan filosofi GPIPS bahwa ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi berbagai pihak.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kami yakin, kolaborasi yang erat akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan. Hal itu, menurutnya, tecermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I-2026 dan inflasi nasional sebesar 3,28 persen pada September 2026.
Investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen hingga September 2026. Sebanyak 50,6 persen investasi tersebut berasal dari luar Jawa.
“Tugas kita adalah memastikan modal ini mengalir ke petani, nelayan, dan usaha pangan di Sulampua,” tegasnya.
Dradjad menekankan, fundamental ekonomi yang kuat, inflasi yang terkendali, dan sinergi daerah menjadi modal yang kuat untuk membangun daya tahan perekonomian kawasan Sulampua.
Baca juga : Prioritaskan Loker untuk Warga Ber-KTP Jakarta
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, dunia saat ini menghadapi tiga krisis sekaligus, yakni pangan, iklim, dan air. Pergantian El Nino dan La Nina yang berlangsung cepat serta sulit diprediksi turut menguji ketahanan sistem pangan nasional.
“Di tengah tekanan tersebut, Presiden Prabowo menetapkan target kemandirian beras dalam tiga tahun yang awalnya direncanakan empat tahun,” tuturnya.
Amran mengatakan, stok beras nasional kini mencapai titik tertinggi sejak pencatatan data dilakukan, bahkan melebihi kapasitas gudang yang tersedia.
“Dari pengimpor tujuh juta ton beras per tahun, Indonesia kini mulai mengekspor,” ujarnya.
Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah melakukan sejumlah langkah, antara lain penataan regulasi, revitalisasi kebijakan harga pupuk bersubsidi yang disebut turun 20 persen tanpa tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Langkah ini merupakan transformasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani,” ucapnya.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan, pemerintah provinsi bersama BI dan TPID se-Sulampua akan terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.