RM.id Rakyat Merdeka - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) resmi menerima salinan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Regulasi tersebut diklaim telah mengakomodasi sekitar 90 persen aspirasi kaum buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, penerimaan salinan resmi UU tersebut menjadi penanda perjuangan panjang para pekerja dalam mengawal lahirnya regulasi perlindungan ketenagakerjaan.
Dia mengapresiasi Presiden Prabowo, DPR RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan atas pengesahan regulasi tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini kami sudah menerima salinan UU Perlindungan Ketenagakerjaan dan isinya sekitar 90 persen sesuai dengan ekspektasi buruh," kata Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Menurut Informasinya Belum Diberi Nomor
Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah menjelaskan, UU Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Regulasi tersebut juga telah berlaku dan mengakomodasi ketentuan pengupahan 2027.
Menurutnya, sebagian besar aspirasi yang diperjuangkan KBPBI telah masuk dalam regulasi tersebut. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen serikat pekerja menyambut pengesahan UU dengan tetap menjaga ketertiban.
"Sebagian besar aspirasi KBPBI telah diakomodasi. Kami mengimbau seluruh elemen serikat pekerja untuk menyambutnya dengan tenang, menjaga ketertiban, serta terus meningkatkan produktivitas," ujar Abdullah.
Di tengah perkembangan tersebut, KSPSI juga mengambil keputusan terkait dinamika internal organisasi. Menyikapi perkembangan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal yang tengah diusut Mabes Polri, KSPSI AGN memutuskan memberhentikan LSP dari jabatan Ketua Dewan Penasihat.
Baca juga : KSPSI AGN: Gerakan Buruh Murni Perjuangkan Kesejahteraan Dan Bebas Politisasi
Abdullah menegaskan, keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan organisasi.
"Hubungan kami selama ini murni dalam rangka perjuangan kepentingan kaum pekerja. Namun, dengan adanya situasi ini, kami mengambil keputusan bersama untuk memberhentikan LSP dari posisi Ketua Dewan Penasihat KSPSI," tegasnya.
Dia memastikan, KSPSI belum akan menunjuk pengganti Ketua Dewan Penasihat dalam waktu dekat. Pembahasan mengenai struktur dan figur pengganti baru dilakukan setelah Kongres KSPSI yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Februari 2027.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin menegaskan, perjuangan buruh dalam mengawal UU Perlindungan Ketenagakerjaan tidak terkait dengan agenda politik pihak tertentu.
Baca juga : UU Ketenagakerjaan Harapan Baru Buruh, Perhatikan Nasib Ojol-Pekerja Digital
Dia membantah tudingan yang mengaitkan gerakan buruh dengan kepentingan politik tertentu. Menurutnya, aksi demonstrasi yang selama ini dilakukan berfokus pada pengawalan regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Pergerakan buruh murni berorientasi pada pengawalan regulasi demi kesejahteraan pekerja. Demonstrasi yang kami lakukan selama ini murni untuk mengawal lahirnya UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro-buruh, dan itu sudah terealisasi hari ini," kata Daeng.
Penerimaan salinan UU tersebut menjadi tahapan baru bagi KBPBI setelah melalui rangkaian perjuangan dan pengawalan regulasi. Para pimpinan serikat pekerja berharap aturan yang telah disahkan dapat memberikan perlindungan lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan kaum buruh.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.