RM.id Rakyat Merdeka - Tekanan perdagangan dan regulasi terhadap industri kelapa sawit dinilai berpotensi membebani jutaan petani kecil di negara-negara berkembang.
Penerapan standar keberlanjutan, termasuk kewajiban uji tuntas (due diligence), perlu dilakukan secara adil dan setara agar tidak menghambat akses petani terhadap pasar global dan pembiayaan.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, sekitar 7 juta petani kecil di dunia mengusahakan kelapa sawit dan memasok sekitar 40 persen kebutuhan minyak sawit global berdasarkan estimasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
“Karena itu, serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” ujar Arif Havas dalam special address pada International Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Konferensi ini didukung oleh didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
Dia menjelaskan, di Indonesia petani kecil menggarap lebih dari 40 persen total areal perkebunan sawit, dengan hampir 3 juta pekebun menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.
Baca juga : Petani Sawit Minta DPR Segera Ratifikasi IEU-CEPA
Sementara di Malaysia terdapat sekitar 500 ribu petani kecil. Di Nigeria, petani kecil menghasilkan lebih dari 80 persen produksi sawit, sedangkan di Kolombia tiga dari empat produsen sawit merupakan usaha berskala kecil.
Menurutnya, terdapat empat instrumen yang saat ini memberikan tekanan terhadap industri sawit, yakni tarif, regulasi, sektor keuangan, dan narasi negatif. Keempatnya berpotensi mempersempit ruang gerak petani kecil apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan mereka.
Arif Havas menyoroti penerapan standar pembiayaan oleh sejumlah bank besar Eropa yang dinilai belum konsisten.
Petani sawit harus memenuhi persyaratan ketat, mulai dari ketertelusuran produk, geolokasi lahan, hingga dokumen legalitas untuk membuktikan bahwa kebunnya tidak terkait deforestasi.
Apabila tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, produk petani berisiko ditolak pasar dan akses pembiayaannya tertutup.
Sebaliknya, menurut Arif Havas, sejumlah bank yang sama tetap menyalurkan pembiayaan miliaran dolar kepada industri persenjataan dengan pertimbangan utama kemampuan membayar pinjaman.
Baca juga : Tekan Risiko Karhutla, APKASINDO Latih Petani Sawit Perkuat Mitigasi Dini
"Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya," katanya.
Arif Havas juga mempertanyakan pola pendanaan kampanye yang dilakukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif mengkritik industri sawit.
Menurutnya, sebagian organisasi tersebut menerima pendanaan publik dari Eropa sekaligus melakukan lobi kepada regulator terkait kebijakan sawit.
“Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria,” ujarnya.
Selain itu, Arif Havas membandingkan ketatnya kewajiban pelaporan bagi petani sawit dengan emisi sektor militer yang diperkirakan mencapai sekitar 5,5 persen dari total emisi dunia, tetapi tidak diwajibkan untuk dilaporkan oleh negara mana pun.
“Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarenya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun,” katanya.
Baca juga : Solidaridad Minta Petani Perempuan Diakui dalam Sertifikasi Sawit
Karena itu, dia menekankan pentingnya penerapan prinsip uji tuntas secara menyeluruh dalam rantai ekonomi global. Kewajiban tersebut tidak semestinya hanya dibebankan kepada petani, tetapi juga harus mencakup lembaga keuangan, organisasi yang melakukan kampanye, hingga regulator pembuat kebijakan.
Arif Havas menegaskan, standar keberlanjutan harus diterapkan secara konsisten agar tidak berubah menjadi instrumen diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang.
Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha jutaan petani kecil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.