Solidaridad Minta Petani Perempuan Diakui dalam Sertifikasi Sawit

RM.id  Rakyat Merdeka - Solidaridad Indonesia mendorong penguatan standar sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan agar petani dan pekerja perempuan mendapatkan pengakuan serta akses yang setara dalam industri sawit. Perbaikan diperlukan pada Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), terutama terkait hak atas lahan, kepastian kerja, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Country Manager Solidaridad Indonesia Yeni Fitriyanti mengatakan, kontribusi perempuan dalam produksi awal kelapa sawit belum sebanding dengan pengakuan hukum dan administratif yang mereka terima.

Data yang disampaikan Solidaridad menunjukkan, perempuan mendominasi 86 persen tenaga kerja dalam aktivitas produksi awal kelapa sawit, mulai dari pemupukan, penyiangan, hingga pemungutan brondolan. Namun, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikutip dalam siaran pers Solidaridad, hanya 24,2 persen kepemilikan lahan di Indonesia yang terdaftar atas nama perempuan.

Ketimpangan tersebut membuat banyak perempuan menghadapi hambatan untuk memperoleh akses terhadap pelatihan, pembiayaan, dan pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan.

Salah satu persoalannya adalah ketiadaan kontrak kerja formal bagi pekerja perempuan. Sementara itu, keanggotaan koperasi petani masih kerap mensyaratkan dokumen kepemilikan tanah atas nama laki-laki. Akibatnya, perempuan yang setiap hari mengelola kebun berisiko tidak diakui secara administratif sebagai petani.

"Momentum penguatan standar keberlanjutan saat ini harus diikuti dengan transformasi praktik audit, dari sekadar normatif menjadi evaluasi yang mengukur dampak nyata di tingkat tapak," kata Yeni dalam diskusi bertajuk “Dialog & Konsultasi: Penguatan Representasi Perempuan dalam Rantai Nilai Kelapa Sawit”, Kamis (29/10/2026).

Baca juga : PENAS III Apkasindo Bahas Peran Petani Sawit dalam Kedaulatan Energi

Menurutnya, penguatan instrumen sertifikasi nasional seperti ISPO perlu memberikan jaminan nyata bagi perempuan, baik dalam pengakuan hak atas lahan bagi petani maupun kepastian kontrak kerja bagi pekerja.

Solidaridad menilai, standar RSPO 2024 telah memiliki landasan untuk mengatasi persoalan kesetaraan gender. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di tingkat lapangan, termasuk dalam tata kelola koperasi. Di sisi lain, ISPO dinilai perlu memperkuat prinsip inklusi agar perlindungan terhadap perempuan menjadi bagian nyata dari penerapan standar keberlanjutan.

Dalam forum tersebut, Solidaridad memaparkan draf dokumen kebijakan atau policy brief yang memuat lima rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan industri sawit.

Pertama, mengubah sistem keanggotaan koperasi dari berbasis individu pemilik lahan menjadi berbasis rumah tangga petani. Dengan pendekatan ini, suami dan istri dapat diakui sebagai petani tersertifikasi tanpa mengabaikan ketentuan legal kepemilikan lahan.

Kedua, menerapkan sistem pembayaran yang transparan, termasuk melalui mekanisme digital, agar perempuan memiliki akses langsung terhadap hasil penjualan tandan buah segar (TBS).

Ketiga, memperkuat standar dan panduan pengarusutamaan gender bagi petani swadaya dalam ISPO serta mendorong penyempurnaan penerapan standar RSPO 2024.

Baca juga : PISAgro Dorong Peningkatan Pendapatan Petani Perempuan

Keempat, mewajibkan pencatatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang mencakup keanggotaan, akses pelatihan, pembiayaan, dan distribusi manfaat. Solidaridad juga mendorong keterlibatan perempuan dalam Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System/ICS) serta kepengurusan koperasi.

Kelima, memperbaiki mekanisme audit agar tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen formal, seperti keberadaan komite gender, tetapi juga menilai keterlibatan nyata perempuan dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya perubahan tersebut turut disampaikan Nurul, petani perempuan sekaligus Manajer ICS Koperasi Belayan Sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ia menceritakan, sejumlah perempuan di desanya kesulitan memperoleh dukungan kelembagaan karena nama mereka tidak tercatat secara resmi, meskipun sehari-hari terlibat langsung dalam pengelolaan kebun hingga panen.

"Kami berharap forum ini membuka jalan agar perempuan diakui sebagai mitra sejajar yang berhak atas pembinaan dan manfaat ekonomi," ujar Nurul.

Diskusi tersebut melibatkan perwakilan petani perempuan dari Kalimantan Timur serta pemangku kepentingan dari RSPO, Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), media, akademisi, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga swadaya masyarakat.

Baca juga : Khudori: Sebaiknya Dibentuk Badan Khusus Saja

Masukan dari para peserta akan diintegrasikan ke dalam dokumen akhir policy brief, sebelum disampaikan kepada pihak berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penguatan kebijakan.

Rekomendasi tersebut berangkat dari pengalaman Program POWERRR (Palm Oil & Women's Equity through Resources, Rights, and Representations) yang dijalankan Solidaridad Indonesia bersama konsorsium mitra di Kabupaten Kutai Timur, Paser, dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Program tersebut berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan praktik budidaya, perlindungan hak kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3), serta penguatan kepemimpinan perempuan dalam kelembagaan koperasi dan desa.

Melalui program itu, lebih dari 3.000 petani perempuan dan 1.500 pekerja perempuan telah mendapatkan peningkatan kapasitas.

Solidaridad menegaskan, penguatan tata kelola sawit berkelanjutan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kesetaraan akses. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya menjadi instrumen menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan perempuan memperoleh pengakuan, perlindungan, dan manfaat ekonomi yang lebih adil di sepanjang rantai pasok kelapa sawit.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.