RM.id Rakyat Merdeka - Kampanye negatif dan diskriminatif terhadap produk minyak sawit Indonesia terus dilakukan Uni Eropa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus melakukan kampanye terstruktur dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman, Arif Havas Oegroseno seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/5).
Menurut dia, Indonesia dan negara produsen minyak kelapa sawit lain seperti Malaysia dihadapkan pada kampanye negatif yang sangat masif oleh Eropa. Mulai dari sekolah, toko bahan pokok, hingga restoran dan hotel terkait bahaya menggunakan produk sawit.
Baca juga : Dukung Pemerintah, Pegadaian Perluas Akses Pendanaan Bagi Nelayan
"Yang kita hadapi ini adalah kampanye besar yang terstruktur. Kita harus bisa proaktif dan bertindak smartly aggressive. Saya mengharapkan kalau bisa internal competitions di antara pelaku industri bisa dikurangi, sehingga bisa bersama-sama melakukan kampanye terstruktur di organisasi internasional," katanya.
Menurutnya, Uni Eropa melakukan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit dari sejumlah isu, mulai dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pelanggaran HAM, hingga kesehatan seperti kanker akibat mengonsumsi minyak sawit.
Menurut Arif, banyak cara yang bisa dilakukan oleh Indonesia, bersama produsen minyak sawit lainnya untuk bisa melakukan kampanye terstruktur tersebut. Salah satunya investment campaign.
Baca juga : Pemerintah Kudu Sosialisasikan Lagi RUU Cipta Kerja
Menurut dia, ada beberapa perusahaan Indonesia dan Malaysia yang melakukan investasi di Eropa untuk produk olahan sawit, yakni oleochemical. Pemerintah Indonesia pun bisa berkolaborasi untuk bisa melakukan kampanye dukungan terhadap sawit.
Selain itu, dia juga menyebutkan kampanye legal, misalnya dengan menggugat perusahaan atau restoran yang membuat label no palm oil. Namun demikian, cara ini dinilai membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Arif mengakui, upaya memerangi kampanye negatif dan diskriminasi sawit di Uni Eropa terkendala anggaran. Di sisi lain, Uni Eropa mengalokasikan 65 persen anggarannya untuk subsidi pertanian mereka.
Baca juga : Sarinah Beberkan Alasan Lakukan Transformasi Gedung
"Kita sudah melakukan kampanye, tetapi yang kita lakukan masih pada tahap reaksi. Di Brussel pun, untuk secara proaktif melakukan kampanye reguler, itu terkendala berbagai hal, yang paling krusial adalah anggaran dana," kata dia.
Ia menambahkan bahwa Indonesia bisa menggunakan anggaran kampanye dari dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). [DIT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.