PDIP Sarankan Pemerintah Tanam Pangan Alternatif Ketimbang Cetak Sawah Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus minta Presiden Jokowi berhati-hati saat menjalankan program cetak sawah baru di daerah. Deddy mengingat, ada pengalaman tidak enak terkait program serupa di masa sebelumnya.

“Presiden Jokowi harus belajar dari pengalaman cetak-mencetak sawah baru yang semuanya gagal seperti 1 juta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah hingga food estate di Papua,” kata Deddy, dalam pernyaraan tertulisnya, Kamis (30/4).

Baca juga : Ketua Komisi XI DPR Optimis Indonesia Dapat Hadapi Pandemi dan Capai Target Pembangunan

Deddy menyampaikan, program seperti mencetak sawah baru cenderung berpotensi gagal dan bermasalah karena sejumlah hal. Pertama, karena kelayakan lahan, adat istiadat masyarakat setempat, perusakan lingkungan, dan memerlukan waktu panjang.

Menurut Deddy, jika tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, lebih baik programnya berbasis desa serta komunitas. Lahan pangan yang ditanam juga tidak selalu dalam bentuk sawah, tapi bisa lahan pangan alternatif atau pengganti seperti singkong, talas, kentang, jagung, atau lainnya yang bisa dipanen lebih cepat dari padi.

Baca juga : Wayan Sudirta Bela Yasonna yang Digugat Karena Program Asimilasi

“Kalaupun mau menanam padi, mungkin berbasis tadah hujan (padi gogo). Jadi, mewujudkan kedaulatan pangan dari skala kecil, tapi dilakukan di banyak tempat,” ungkap Deddy.

Selain itu, kata Deddy, pemerintah pusat juga harus mendorong Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan semua elemen masyarakat untuk bergotong royong menanam bahan pangan alternatif. “Dalam masa krisis ini, beras berpotensi langka. Maka, harus ada juga perubahan mendasar dalam pola konsumsi bahan pangan terutama beras. Perlu dikurangi konsumsi beras dan mengombinasikan dengan bahan lain seperti singkong, jagung, talas, tepung, dan sebagainya,” ujar politikus PDIP tersebut.

Baca juga : Soal Kartu Prakerja, Supriansa: Jangan Berpikir Negatif Ke Pemerintah

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta BUMN, pemerintah daerah, serta Kementerian Pertanian bekerja sama membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi apabila terjadi kekeringan serta ancaman kelangkaan pangan di tengah pandemi Covid-19. Arahan Presiden Jokowi, lahan untuk persawahan baru bisa dimulai dengan membukan lahan basah atau lahan gambut. 

Dalam catatan pemerintah, di Kalimantan Tengah, diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare lahan yang memungkinkan dimanfaatkan untuk persawahan baru. Dari jumlah tersebut, 300.000 hektare lahan bisa segera digunakan. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.